Subsidi Mobil Listrik, Faisal Basri: Abaikan Kepentingan Orang Banyak!

Jakarta, law-justice.co - Ekonom Senior, Faisal Basri kembali memberikan kritikan keras kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.

Kali ini terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023. Menurut dia, terdapat anggaran pengadaan mobil dinas bertenaga listrik yang akan diberikan kepada pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan PMK Nomor 49 Tahun 2023 yang sudah berlaku sejak 3 Mei 2023 dalam salah satu anggarannya terdapat peraturan bagaimana pejabat eselon I dianggarkan Rp967 juta/unit dan pejabat eselon II dianggarkan Rp764 juta/unit untuk mobil dinas berbasis baterai.

Kemudian di dalam anggaran itu juga ada pengadaan kendaraan dinas motor listrik sebenar Rp28 juta/unit dan kendaraan listrik operasional kantor dengan harga Rp430 juta/unit.

“Menteri Keuangan itu fungsinya adalah seperti rem kalau di kendaraan. Nah menteri-menteri teknis itu gas, istilahnya sekarang Pak Luhut (Menteri Koordinator bidang Kemariman dan Investasi) dan Pak Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) ngegas, menteri perindustrian (Agus Gumiwang) yang harusnya ngegas tidak ngegas. Nah sekarang menteri keuangannya kok ikut-ikut ngegas, dia kan yang jaga keuangan negara,” tegas Faisal Basri dalam Diskusi INDEF via Zoom, 21 Mei 2023.

Alumni Universitas Indonesia ini melanjutkan, Menkeu Sri Mulyani seharusnya menjadi sosok yang paling tahu mengenai turunnya penerimaan pajak di Indonesia dari sisi mobil listrik Indonesia. Hal ini terjadi karena PPN mobil listrik yang seharusnya di angka 11%, turun menjadi 1% saja berkat kebijakan subsidi mobil listrik dari pemerintah.

“Kepentingan orang banyak diabaikan karena pemerintah menaikkan PPN dari 10% ke 11%, seluruh rakyat terkena dampaknya. Sekarang buat semata-mata mobil listrik diturunkan jadi 1%,” jelas Faisal.

Dia melanjutkan, dirinya belum lama ini mengikuti seminar internasional terkait perpajakan dengan salah satunya pembahasannya adalah mengenai regresif pajak yang justru membuat orang kaya semakin kaya akibat insentif dan subsidi dari pemerintah.

Dari sinilah menurutnya, Sri Mulyani yang pernah dinobatkan sebagai menteri keuangan terbaik di dunia versi Majalah Global Markets seharusnya lebih bijak lagi dari sisi anggarannya.

“Saya rasa ndak cocok ya menteri keuangan terbaik di dunia ikut ngegas (kebijakan mobil listrik). Jadi biasanya menteri keuangan yang terbaik itu yang mampu menjaga harmoni fiskal agar pertama menjaga rasa keadilan, kedua membawa ekonomi ke arah yang lebih baik,” jelasnya.