Cegah Kasus PMI Ilegal, Sinergi Antar Kementerian Perlu Diperkuat

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menangani Pekerja Migran Indonesia (PMI) haruslah bersinergi.

 

Lembaga terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Ham, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Direktorat Jenderal Imigrasi agar jangan sampai kasus PMI ilegal seperti di Kamboja terulang kembali.

“Perlu adanya sinergitas antar pihak pemerintah, jangan sampai terjadi lagi kasus modus penipuan PMI seperti di Kamboja beberapa hari silam,” kata Felly melalui keteranganya, Rabu (10/05/2023).

Politisi fraksi partai Nasdem itu mengungkapkan bahwa permasalahan tentang Calon PMI yaitu adanya iklan-iklan liar yang akhirnya mengakibatkan korban dari WNI ilegal. 

 

Ia meminta agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa duduk bersama untuk membicarakan pengawasan perlindungan PMI.

“Menurut saya untuk mencegah hal tersebut, yang pertama adalah iklankan bagaimana prosedur untuk bisa mereka mendapatkan pekerjaan di luar negeri untuk ditempatkan. Selanjutnya, prosedur seperti apa yang ilegal, tetapi jangan juga menutup keluhan dari masyarakat yang dibilang birokrasi lama dan terlalu berbelit-belit,” tegas Felly.

Politisi daerah pemilihan Sulawesi Utara itu mengatakan bahwa sosialisasi tentang prosedur itu penting untuk diketahui oleh Calon PMI sebelum mereka ditempatkan di luar negeri. 

 

Pihaknya (Komisi IX DPR) akan mengundang Kemenaker, BP2MI dan Dirjen Imigrasi untuk duduk bersama mengklasifikasikan persoalan PMI.

“Jadi jangan bekerja sendiri-sendiri, kalau bekerja sendiri banyak lubangnya yang masyarakat itu tidak tahu. Kemudian dia bekerja dimana, siapa penanggung jawabnya, apakah G to G atau B to B, nah inikan penting ya untuk mereka ketahui sendiri, dan sekali lagi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tutup Felly.

Baca juga : Kejagung Dalami Keberadaan Jet Pribadi Harvey Moeis