Polri Diskriminasi Perempuan, DPR: Belum Ada Polwan Jadi Kapolda

Jakarta, law-justice.co - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4).

Pada kesempatan itu, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Ichsan Soelistio, menyoroti belum adanya polwan yang menjabat posisi Kapolda.

"Ada yang mengusulkan dari segini banyak pati-pati yang ada di sini tidak ada polwan yang sudah menjadi Kapolda Pak?" kata Ichsan.

"Jadi titipan dari kawan-kawan kalau bisa ada polwan yang menjadi Kapolda untuk mungkin nanti bisa hadir di sini atau paling tidak hadir patinya untuk ikut dalam rapat di sini," sambungnya.

8 Arahan Jokowi ke Kapolri
Sebelumnya, dalam rapat tersebut, Kapolri menyebut ada sejumlah arahan yang disampaikan Presiden Jokowi untuk Polri beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, arahan itu disampaikan Jokowi saat rapat pimpinan (Rapim) TNI-Polri, 8 Februari lalu. Salah satunya adalah Jokowi meminta Polri bisa bekerja dengan detail.

Sigit juga menuturkan, Jokowi meminta Polri agar bisa ikut andil mengendalikan inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Februari 2023, inflasi year-on-year Indonesia adalah 5,47%, atau sudah lebih rendah ketimbang angka year-on-year pada Desember 2022 yang mencapai 5,51%.

"Kemudian [Presiden juga meminta Polri] mengawal investasi, memberikan perlindungan keamanan terhadap industri hulu sampai hilir, menjaga hal-hal yang terkait dari masalah pelanggaran atau ilegal," lanjutnya.

Jokowi, kata Sigit, juga meminta Polri fokus menyelesaikan masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Sebelumnya, BNPB telah mengungkapkan ada enam provinsi prioritas pemerintah dalam menangani karhutla jelang musim kemarau kering 2023.

Keenam provinsi tersebut adalah Riau, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pemerintah sebelumnya juga sudah menegaskan tidak akan memberi ampun kepada pengusaha yang membuka lahan dengan membakar hutan dan mengakibatkan karhutla.

"Dan tentunya, yang terutama, [pesan Jokowi soal] bagaimana menjaga sinergitas TNI Polri khususnya pada saat menghadapi tahun politik," pungkasnya.