RI Impor KRL Bekas, Luhut: Instruksi Presiden untuk Efisiensi

Jakarta, law-justice.co - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan pemerintah belum memutuskan apakah akan mengimpor KRL bekas untuk mengganti rangkaian yang sudah usang.

Luhut mengatakan dirinya akan menghadiri rapat membahas hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai kepastian pengadaan train set untuk KRL hari ini.

"Kita mau rapat sekarang, kita bikin putusan," ujarnya saat ditemui awak media di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jumat (31/3/2023).

Dia menuturkan, apa pun keputusannya, Presiden Jokowi telah menginstruksikan untuk mengutamakan efisiensi terkait pengadaan trainset KRL ini apakah tetap mengimpor dari Jepang atau menggunakan produksi PT INKA.

"Pokoknya satu kunci semuanya, Presiden beri instruksi efisiensi. Kalau memang masih bisa dipake (KRL bekas) ya kita pake. Kalau bisa dibuat dalam negeri kita buat dalam negeri," pungkas Luhut.

Sebelumnya, Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo, menuturkan hasil rapat yang dilakukan 6 Maret 2023 di Kemenko Maritim dan Investasi yakni proses impor KRL bekas saat ini masih dalam tahap review BPKP.

Didiek menjelaskan, tim BPKP bersama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) meninjau langsung ke Jepang seminggu yang lalu dan bertemu dengan pihak East Japan Railway Company (JR East), perusahaan Jepang yang akan mengekspor kereta bekas ke Indonesia.

Dia menambahkan, tim BPKP sudah melihat bahwa kereta-kereta JR East yang akan diimpor oleh Indonesia masih beroperasi hingga saat ini.

"Sehingga memang apa yang menjadi catatan rapat di Kemenko Marves itu menjadi evaluasi dan review oleh BPKP, sehingga pada saat ini kami PT KAI dan PT KCI sedang menunggu hasil review dari BPKP," ujar Didiek saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Senin (27/3).