Senjakala PLTU Batu Bara, OJK Mulai Gaet Investor untuk Energi Bersih
Warga Rusunawa Marunda sejak awal menempati rusunawa sudah tercemar polusi debu batu bara. Menurut warga, pencemaran debu batu bara sudah berlangsung sejak 2019 hingga mengakibatkan sejumlah penghuni mengalami sesak napas hingga gatal-gatal. Bahkan, seorang anak kehilangan mata sebelah kanan yang diduga akibat kelilipan polusi batu bara. Robinsar Nainggolan
Jakarta, law-justice.co - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mengatakan, negara Asean telah menyepakati Asean Taxonomy fase dua. Salah satu klausulnya adalah negara-negara Asean mengaku mepensiunkan dini PLTU batu bara sebagai program menuju energi bersih.
Taksonomi ini dirancang sebagai suatu sistem yang inklusif dan kredibel untuk mengklasifikasikan kegiatan ekonomi yang sustainable di kawasan Asean.
Taksonomi Asean tersebut merupakan inisiatif bersama yang dihasilkan dengan menyatukan pandangan dari regulator pasar modal, asuransi, dan perbankan.
OJK sebagai salah satu board of Asean Taxonomy mewakili Indonesia menyampaikan, betapa pentingnya untuk mendukung transisi energi secara bertahap terutama terkait pensiun dini PLTU batu bara, tapi di sisi lain juga tidak mengabaikan pertumbuhan ekonomi.
“Di lihat sini, taksonomi Asean mengaku upaya untuk menghentikan secara dini PLTU batu bara. Ini adalah yang pertama di kalangan taksonomi regional bagaimana PLTU batu batu memegang peranan penting dalam dekarbonisasi dalam mencapai paris agreement untuk transisi dengan pendekatan yang tepat,” jelas Mahendra saat Press Conference Financing Transition in Asean di BNDCC, Bali, Kamis (30/3).
Dirinya juga mengatakan, untuk mendukung pensiun dini PLTU batu bara ini, OJK telah menerima berbagai kesediaan dan juga keinginan lembaga-lembaga keuangan baik nasional ataupun internasional.
Namun sayangnya, Mahendra belum bisa memberikan berapa total komitmen yang telah disepakati. Sebelumnya, saat Presiden G20, untuk Indonesia sendiri program pensiun dini disokong oleh dua skema pendanaan, yaitu melalui Mekanisme Transisi Energy (ETM) dan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang telah menghimpun komitmen USD 20 miliar atau Rp 310 triliun.
“Taksonomi ini diharapkan bisa menarik banyak investasi lokal dan internasional untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di kawasan. ni merupakan salah satu prioritas keketuaan di Asean bahwa kita sudah mencapai dan siap melaksanakan,” jelas Mahendra.
“indonesia dan Asean harus menjadi teladan untuk menerjemahkan komitmen dalam pendanaan berkelanjutan dan mewujudkannya dalam proyek-proyek nyata bagi masyarakat, lingkungan hidup, dan bisnis,” tutup dia.
Komentar