Yusril Mengaku Bahas Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dengan Jokowi

Jakarta, law-justice.co - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pernah membahas wacana perpanjangan masa jabatan presiden bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Yusril berkata pembahasan tersebut terjadi karena publik sedang memperbincangkan hal tersebut. Dia mengaku membahas hal itu dengan Jokowi dalam beberapa pertemuan, termasuk saat bertemu di Istana Kepresidenan Jakarta pada 10 Januari 2023.

"Beberapa kali. Itu (10 Januari 2023) yang terakhir. Beberapa kali Pak Jokowi mendiskusikan itu (wacana perpanjangan masa jabatan presiden)," kata Yusril seperti melansir cnnindonesia.com.

Yusril memberi sejumlah pertimbangan dalam setiap pembicaraan. Dia menyampaikan kepada Jokowi wacana presiden tiga periode tak akan bisa terwujud, kecuali MPR melakukan amandemen UUD 1945.

Hal yang masih mungkin terjadi adalah perpanjangan masa jabatan presiden. Dia menyebut hal itu bisa terjadi bila ada keadaan genting.

"Misalnya, bencana alam yang dahsyat, megathrust di Jawa atau ada pandemi yang susah dikendalikan, pemberontakan kerusuhan atau terjadi krisis sosial politik seperti krisis moneter `98. Krisisnya ekonomi berdampak pada politik," ujar Yusril.

Yusril berkata pembicaraan mengenai perpanjangan masa jabatan presiden bukan idenya. Menurutnya, hal itu juga bukan ide Jokowi.

Menurut Yusril, pembahasan itu murni merespons dinamika di publik. Mereka sebatas menjadikannya bahan obrolan. Yusril menilai Jokowi tak tertarik dengan perpanjangan masa jabatan.

"Pak Jokowi sih dengan saya, bisa dibaca di media, waktu keluar dari itu Pak Jokowi mengatakan, `Saya juga tidak ada keinginan mau diperpanjang tiga periode.` Saya pun ngomong begitu habis keluar," ucap Yusril.

Saat dikonfirmasi ke Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani dan Deputi IV KSP Juri Ardiantoro, hanya Juri yang merespons. Dia menegaskan sikap pemerintah untuk menggelar pemilu sesuai jadwal.

"Masa sih ada isu ini lagi? Bagi pemerintah sudah selesai," ucap Juri melalui pesan singkat.

Jokowi sendiri telah menyatakan tak akan ada perpanjangan masa jabatan presiden. Dia juga memerintahkan para menteri untuk tak lagi bicara perpanjangan masa jabatan presiden.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan, perpanjangan," ujar Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa pada April 2022.

Sejumlah menteri di kabinet Jokowi menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut para pengusaha ingin masa jabatan Jokowi ditambah demi pemulihan ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut big data 110 juta orang menunjukkan keinginan penundaan pemilu.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bicara soal amandemen UUD 1945 di tengah wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Dia menyebut konstitusi bisa diubah karena bukan kitab suci.