Soal Ada Menko Mau Ubah Konstitusi, Jubur Luhut Sebut Anies Tak Jelas

Jakarta, law-justice.co - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi menilai pernyataan bakal calon presiden Anies Baswedan soal ada Menteri Koordinator (Menko) ingin mengubah konstitusi tak jelas diarahkan kepada siapa.

"Kami sendiri tidak bisa mengomentari pernyataan yang tidak jelas ditujukan kepada siapa," kata Jodi seperti melansir cnnindonesia.com, Minggu (19/3).

Jodi menyindir pernyataan Anies itu justru menjadi teka teki yang harus dipecahkan oleh bangsa Indonesia. Dia pun berpandangan di mesin pencarian internet tidak ada Menko yang berkeinginan untuk mengubah konstitusi.

"Ya ini teka-teki yang harus bangsa Indonesia pecahkan bersama. Di Google juga enggak ada kok Menko yang bilang mau ubah konstitusi," kata dia.

Anies sebelumnya menyindir ada pejabat Menko secara terang-terangan berkeinginan mengubah konstitusi Indonesia. Ia sengaja tak merinci Menko mana yang mengutarakan ingin mengubah konstitusi tersebut.

Pernyataan itu dilontarkan Anies dalam acara `Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Tokoh KAHMI` yang digelar KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3) malam.

"Kok, ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung," kata Anies.

Anies melihat kondisi ini menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Ia berpendapat ini terjadi ketika orang yang tidak punya komitmen terhadap demokrasi makin berani mengutarakan pikirannya secara terbuka.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menilai pernyataan Anies cuma sekadar tuduhan. Ia menegaskan wacana amendemen UUD sudah tak ada lagi di MPR saat ini.

"Amendemen undang-undang dasar sudah enggak ada lagi, pintunya sudah ditutup di MPR periode ini, maka apa yang disebutkan oleh Pak Anies sekadar tuduhan aja," kata Jazilul saat dihubungi, Jumat (18/3).