`Geruduk` DKI Lagi, Kades Desak Jokowi Naikkan Dana Desa Rp300 T (1)

Ribuan kepala desa dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam PAPDESI (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/1). Puluhan ribu Kades se-Indonesia menuntut masa jabatan 9 tahun tanpa periodisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Robinsar Nainggolan
Jakarta, law-justice.co - Sekira ribuan kepala desa (kades) berkumpul di Parkir Timur Senayan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Minggu (19/3) ini.
Ketua Apdesi, Surta Wijaya mengatakan, salah satu agenda para kepala desa adalah meminta pemerintahan Presiden Jokowi menaikkan anggaran Dana Desa 2024 sebesar 10 persen.
Para kepala daerah itu tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), dan Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI).
"Tidak (meminta perpanjangan masa jabatan kades). Apdesi lebih pada pengusulan Dana Desa saja minta dinaikkan untuk tahun anggaran 2024 10 persen," kata Surta seperti melansir cnnindonesia.com, Jumat (17/3).
Pagu dana desa pada 2023 mencapai Rp70 triliun. Sejak tahun 2018, setiap desa menerima dana desa rata-rata di atas Rp800 juta setahun.
Surta berkata pihaknya juga mendorong Hari Desa Nasional. Para kepala desa juga meminta Pilkades dilakukan sebelum pilpres.
"Sama meminta pelaksanaan Pilkades 2024 sebelum pilpres dilakukan," ujarnya.
Berdasarkan pantauan, para kepala desa sudah menyemut di kawasan GBK.
Surta menyebut sekitar 50 ribu orang kepala desa akan datang ke acara itu.
Apdesi mengundang Presiden Jokowi untuk hadir di acara ini. Namun, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memastikan Jokowi tak hadir.
Sebelumnya, Apdesi membuat gerakan untuk merevisi masa jabatan kepala desa. Mereka mengusulkan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun dan bisa menjabat hingga tiga periode.
Kelompok ini juga pernah mengusulkan penambahan masa jabatan untuk Presiden Jokowi. Setelah ramai dikritik publik, Apdesi menarik pernyataan mereka.
Komentar