Pegawai PLTS Bangli Mogok Kerja, Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Macet

Bali, law-justice.co - Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan para pegawai di PLTS 1 MWp Bangli ngadat. Kondisi ini akibat produksi listrik di PLTS yang berlokasi di Dusun Bangklet, Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli itu mengalami penurunan.

Kepala Bagian Ekonomi Setda Bangli, Dwi Wahyuni, dikutip dari Tribun, Senin (20/2/2023) tidak menampik soal ngadatnya pembayaran BPJS Ketenagakerjaan para pegawai ini. Diungkapkan dia, produksi listrik di PLTS 1 MWp awalnya mencapai Rp 65 juta per bulan. Dari jumlah tersebut biaya operasional per bulan berkisar Rp 37 Juta.

"Operasional ini salah satunya untuk gaji karyawan, bayar air untuk pembersihan panel surya, sabun, termasuk BPJS Ketenagakerjaan yang selalu dibayar penuh oleh perusahaan," ungkapnya.

Terhitung sejak pertengahan tahun 2022, produksi listrik PLTS berangsur-angsur mengalami penurunan. Kondisi ini bahkan mengakibatkan pembayaran BPJS sempat tertunggak.

"Direktur PLTS beberapa kali sudah ada kesepakatan dengan Kepala BPJS, untuk mencicil pembayaran tertunggak sebelumnya. Namun itu saat produksinya masih sekitar Rp 30 jutaan. Ketika produksinya sudah ngedrop sampai Rp 20 juta lebih, saya langsung bersurat minta penundaan," ujarnya.

Dwi Wahyuni mengatakan, surat permohonan perihal penundaan pembayaran itu disampaikan pada Januari 2023. Diakui tunggakan BPJS Ketenagakerjaan hingga kini mencapai belasan juta lebih. "Tunggakan BPJS ini hanya Ketenagakerjaan saja, kalau BPJS Kesehatan masih terbayar full. Kondisi ini dialami para tenaga kerja sampai direktur yang seluruhnya berjumlah 9 orang," sebutnya.

Selain pembayaran BPJS Ketenagakerjaan yang ngadat, dengan realita perbandingan biaya operasional yang lebih besar daripada biaya produksi juga mengakibatkan pengurangan jam kerja para pegawai. Kendati tidak sampai ada pemecatan, para pegawai kini harus bekerja secara shift.

Lanjut Dwi Wahyuni, penurunan produksi listrik di PLTS 1 MWp akibat kerusakan komponen PLTS. Disamping juga pengaruh cuaca buruk yang terjadi sejak beberapa bulan belakangan, sehingga produksi listrik tidak maksimal.

Tindaklanjut dari itu, Dwi Wahyuni mengaku sudah berkomunikasi dengan perusahan BTI Energi yang siap membantu mengecek kerusakan dan perbaikan. Upaya pengecekan sudah dilakukan sekitar tiga pekan lalu selama tiga hari. "Sekarang mereka sedang menyusun laporan hasil pengecekannya. Yang jelas untuk perbaikan mereka bantu tanpa biaya. Perbaikan ini diharapkan agar komponen-komponen yang ada bisa difungsikan lebih optimal, sehingga produksi listrik bisa mengalami peningkatan," ucap dia.

Dwi Wahyuni menambahkan, dari Pemerintah Kabupaten Bangli memang ada rencana memberi penyertaan modal untuk mendukung aktivitas PLTS. Hanya saja penyertaan modal baru bisa dilakukan setelah badan hukum PLTS sah berubah dari perusda menjadi perseroda. "Pembahasan perdanya sudah sempat dilakukan, tapi masih menunggu beberapa pertimbangan dari DPRD untuk mengesahkan itu. Karena ada pengembangan usaha disana untuk dikelola lebih profesional," tandasnya. (*)