Menteri Erick Thohir Takut Dana Pensiun BUMN Jadi Jiwasraya Jilid II

Jakarta, law-justice.co - Saat ini, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mewaspadai kondisi dana pensiun (dapen) BUMN.

Hal ini lantaran banyaknya dapen BUMN yang bermasalah. Bahkan, kondisi ini dikhawatirkan menjadi bom waktu gagal bayar satu atau dua tahun ke depan.

Adapun, salah satu masalah yang sudah muncul dan terdeteksi adalah telah terjadinya defisit kecukupan dapen BUMN. Antara lain, defisit kecukupan dana atau unfinded sebesar Rp 9,8 triliun pada tahun 2021.

Hal itu diuangkapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Dirinya juga membeberkan hanya 35% dana pensiun BUMN yang masih sehat, sisanya `sakit`.

"Kita melihat lampunya sudah mulai kuning, jangan sampai enam atau tujuh bulan lagi tiba-tiba ada isu, padahal ini kasus lama, dan bukan hasus baru. Kita akan fokus perbaiki ini," kata Erick dalam Rapat Terbatas dengan Komisi VI DPR RI belum lama ini.

Erick mengatakan defisit dana pensiun yang dikelola oleh perusahaan BUMN totalnya hampir Rp 10 triliun atau lebih tepatnya Rp 9,8 triliun.

"Ini ada defisit Rp 9,8 triliun tahun 2021, dan ini sangat besar. Ini terdiri dari mayoritas BUMN, di mana 35 persen sehat, dan sisanya belum sehat," lanjut dia.

Menurut Erick, kondisi dapen BUMN merupakan salah satu isu terbesar yang menjadi beban yang perlu diselesaikan kementerian.

"Kita sudah hampir setahun lebih, jangan sampai isu Jiwasraya-Asabri kita lengah di dana pensiun BUMN sendiri, karena memang Undang-Undangnya seluruh dana pensiun ini kan dikelola oleh masing-masing dana pensiun perusahaannya, yang akhirnya kontrol dan konsolidasinya ini saya takut di kemudian hari menjadi bom waktu," tutur Erick.

Sementara itu, Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan pihaknya tengah melakukan penelusuran terhadap dapen BUMN.

Pria yang akrab disapa Tiko ini mengatakan, pihaknya sedang melihat potensi kerugian investasi seiring dengan laporan para nasabah terutama untuk BUMN yang mencatatkan rasio kekayaan di bawah 100%.

"Kita sekarang petakan berapa yang underfunded dan programnya seperti apa sambil kita melihat kalo ada kerugian-kerugian investasi," kata Tiko.