Pemprov DKI soal Sodetan Ciliwung: Anggaran-Pembangunan Wewenang Pusat

Jakarta, law-justice.co - Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Yusmada Faizal mengatakan bahwa pihaknya tidak mengalokasikan anggaran untuk proyek Sodetan Kali Ciliwung.

Pasalnya kata dia, pembangunan ataupun pembebasan lahan sodetan merupakan wewenang pemerintah pusat.

"Tidak dianggarkan, itu kewenangan pusat (Kementerian PUPR)," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi D Bidang Pembangunan di DPRD DKI Jakarta, Rabu, 1 Februari 2023.

Yusmada menegaskan pembebasan lahan Sodetan Ciliwung dilakukan Pemerintah Pusat, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pembangunan fisik sodetan sepanjang 1,2 kilometer itu juga tanggung jawabnya Kementerian PUPR.

Sementara Pemprov DKI berperan dalam proses pra-perencanaan pembangunan sodetan, yaitu penentuan lokasi (penlok) sebagaimana arahan dari Kementerian PUPR. Selain itu, Pemprov juga bertugas mendata warga dan menyiapkan tempat tinggal bagi warga yang terdampak pemebebasan lahan.

"Pembebasan lahannya, ada proses namanya pra-perencanaan, ujungnya adalah penlok. Disitulah peran kami. Jadi peran kami ada di pra-perencanaan,” terang dia.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono memastikan proyek Sodetan Kali Ciliwung di Jakarta Timur siap diuji coba sebelum rencana pengoperasian pada April 2023.

“Secara teknis dan lainnya sudah selesai, tinggal dites,” ucap Kepala Sekretariat Presiden itu.

Saat ini, lanjut dia, proyek itu memasuki tahap penyempurnaan dengan diselesaikannya penyambungan dan penutupan untuk kontrol sodetan.

Heru mengutarakan tidak ada lagi pembebasan lahan di proyek sodetan Ciliwung. Sekitar 25 kepala keluarga sudah pindah ke rumah susun dengan skema sewa.

Presiden Jokowi singgung proyek mangkrak 6 tahun

Presiden Joko Widodo alias Jokowi pernah menyebut proyek ini mangkrak enam tahun lamanya akibat masalah pembebasan lahan. Pernyataan tersebut disampaikan usai mengecek pembangunan sodetan ke Kanal Banjir Timur (KBT) itu pada 24 Januari 2023.

Menurut dia, Heru yang kini memimpin Jakarta setelah Anies Baswedan bisa menyelesaikan persoalan lahan. "Dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru, saya enggak tahu pendekatannya apa tapi selesai, makanya saya ke sini tadi karena sudah selesai," kata dia.

Sejak 2020, Jokowi sebenarnya sudah pernah meminta Anies untuk menyelesaikan pembebasan lahan di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur untuk melanjutkan pembangunan Sodetan Kali Ciliwung.

"Saya minta sodetan Ciliwung menuju ke BKT itu tahun ini bisa dirampungkan. Saya kira bisa secepatnya dengan Gubernur untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahannya," kata Jokowi saat menerima sejumlah kepala daerah terdampak banjir di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Rabu, 8 Januari 2020.