Aktivis Sebut Pemerintah Iran Bohong soal Pembubaran Polisi Moral

Jakarta, law-justice.co - dan negara-negara Barat menolak klaim rezim yang dilanda demonstrasi nasional telah membubarkan polisi moral yang terkenal.

Bahkan, bersikeras tidak ada perubahan hak-hak perempuan, walau demonstrasi telah berlangsung dua bulan lebih.

Ada juga seruan di media sosial untuk serangan tiga hari di Iran, yang berpuncak pada Rabu (7/12/2022) pada Hari Pelajar.

Yang bertepatan degan hampir tiga bulan gelombang kerusuhan nasional yang dipicu oleh kematian wanita Kurdi-Iran Mahsa Amini dalam tahanan polisi moral Iran.

Petugas polisi moral menangkap Amini (22) di Teheran karena diduga melanggar kode berpakaian ketat Iran yang menuntut wanita mengenakan pakaian sederhana dan jilbab.

"Tidak ada yang kami lihat kepemimpinan Iran meningkatkan perlakuannya terhadap perempuan dan anak perempuan atau menghentikan kekerasan yang ditimbulkan pada pengunjuk rasa damai," kata Departemen Luar Negeri AS.

Dilansir AFP, Selasa (6/12/2022), Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan pengunjuk rasa Iran ingin hidup bebas dan menentukan nasib sendiri.

Kematian Amini pada 16 September 2022 memicu protes yang dipimpin perempuan yang telah menjadi tantangan terbesar bagi rezim sejak revolusi 1979.

Ratusan warga Iran, termasuk beberapa anggota pasukan keamanan, telah tewas.

Dalam langkah mengejutkan selama akhir pekan, Jaksa Agung Iran Mohammed Jafar Montazeri dikutip mengatakan bahwa unit polisi moral yang dikenal secara resmi sebagai Gasht-e Ershad ("Patroli Bimbingan") telah ditutup.

Tetapi para juru kampanye meragukan komentarnya, yang tampaknya merupakan tanggapan dadakan atas pertanyaan di sebuah konferensi daripada pengumuman yang ditandai dengan jelas oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kecuali jika mereka menghapus semua batasan hukum tentang pakaian wanita dan undang-undang yang mengatur kehidupan pribadi warga negara, ini hanyalah PR, kata Roya Boroumand, salah satu pendiri kelompok hak asasi Abdorrahman Boroumand Center yang berbasis di AS.

Menghapus paksa, menurut para aktivis, tidak akan menandai perubahan pada kebijakan jilbab Iran, pilar ideologis utama untuk kepemimpinan ulama, melainkan perubahan taktik untuk menegakkannya.

Dan penghapusan unit akan "mungkin terlalu terlambat" bagi para pengunjuk rasa yang sekarang menuntut perubahan rezim secara langsung, kata Boroumand.

Tidak ada yang mencegah badan penegak hukum lainnya untuk mengawasi hukum yang diskriminatif, katanya.

Polisi moralitas telah menjadi pemandangan umum sejak 2006 ketika mereka diperkenalkan pada masa kepresidenan Mahmoud Ahmadinejad yang ultra-konservatif.

Namun aturan tersebut, termasuk jilbab, telah diberlakukan secara ketat sebelumnya oleh kepemimpinan ulama yang mengambil alih kepemimpinan setelah jatuhnya Syah pada tahun 1979.