AS Blak-blakan Dukung Palestina usai Netanyahu Jadi PM Israel Lagi

Jakarta, law-justice.co - Otoritas Amerika Serikat bersumpah bakal menentang segala bentuk permukiman hingga pencaplokan Israel di Tepi Barat, Palestina.

Pernyataan itu diutarakan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken terkait pemerintah baru Israel yang akan kembali dipimpin eks Perdana Menteri, Benjamin Netanyahu setelah partainya memenangkan pemilu 1 November lalu.

Saat berbicara di acara kelompok advokasi pro-Israel AS yang progresif J Street, Blinken memberi ucapan selamat kepada Netanyahu yang terpilih lagi menjadi PM Israel.

Namun, Blinken menegaskan AS akan bersikap sesuai kebijakan yang diterapkan pemerintah baru Israel nanti.

"Kami akan mengukur pemerintah (asing) dengan kebijakan yang dikejarnya, bukan karena pribadi pemimpinnya," kata Blinken pada MInggu (4/12) seperti melansir cnnindonesia.com.

"Kami juga akan terus dan dengan tega smenentang setiap tindakan yang merusak prospek solusi dua negara (Palestina-Israel), termasuk namun tidak terbatas pada perluasan permukiman, aneksasi Tepi Barat, ganguan terhadap status quo tempat suci (Masjid Al-Aqsa), penggusuran dan hasutan kekerasan," paparnya lagi.

Blinken juga menegaskan pemerintahan AS di bawah Presiden Joe Biden akan "bekerja tanpa henti" untuk mempertahankan "cakrawala harapan" pembentukan negara Palestina meski peluang itu semakin redup.

"Saya tahu banyak orang kecewa; banyak orang frustrasi," kata Blinken.

"Kami telah mencoba untuk mendapatkan solusi dua negara selama beberapa dekade, namun tampaknya kami semakin jauh dari tujuan itu," paparnya lagi.

Namun dia memperingatkan untuk tidak "mengalah pada sinisme" dan terus bekerja untuk perdamaian Palestina-Israel.

Solusi dua negara menjadi salah satu resolusi konflik Palestina-Israel yang selama ini disepakati komunitas internasional.

Solusi dua negara memiliki arti pembentukan negara Palestina dan Israel yang masing-masing berdaulat dan hidup berdampingan.

Meski begitu, Amerika Serikat tidak pernah melakukan terobosan diplomatik besar untuk bisa melancarkan proses solusi dua negara sejak kepresidenan Barack Obama.

Prospek perdamaian Israel-Palestina bahkan semakin redup ketika Presiden AS Donald Trump berpihak kepada Israel dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota sekutu dekatnya itu.

Padahal, status Yerusalem selama ini menjadi salah satu akar masalah konflik Palestina-Israel yang telah berlangsung lebih dari setengah abad.

Tak hanya soal Palestina, Blinken juga menegaskan pemerintahan Biden akan menuntut "prinsip-prinsip inti demokrasi termasuk penghormatan terhadap kaum LGBTQ dan administrasi keadilan yang setara bagi semua warga Israel.

Selain anti terhadap Palestina, koalisi Netanyahu yang mencakup partai Likud dan Noam dikenal sangat menentang hak kaum LGBTQ.

Pemilu 1 November lalu menjadi yang kelima bagi Israel dalam kurung waktu kurang dari empat tahun.

Pemilu digelar setelah koalisi pemerintah beragam PM Yair Lapid gagal meredam skandal yang dibuat oleh rezim Netanyahu sebelumnya.