Efek Resesi, Sri Mulyani Ungkap Pemerintah Optimis Tapi Waspada

Jakarta, law-justice.co - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, saat ini dinamika perekonomian global sudah bergeser dari yang sebelumnya disebabkan COVID-19 kini menjadi sektor keuangan.

Menurut dia, kondisi tersebut juga didorong oleh laju inflasi global yang tinggi. Hal ini pun menimbulkan pengetatan moneter negara maju, dan penguatan mata uang, khususnya di Amerika Serikat (AS). Oleh karena itu, Sri Mulyani menuturkan, APBN 2023 dirancang dengan desain yang optimis namun tetap waspada.

“Optimis karena kita melihat proses pemulihan berjalan dan momentumnya cukup kuat, bahkan sampai November ini,” kata Sri Mulyani dalam Rapimnas KADIN 2022, Jumat (2/11/2022) kemarin.

Di sisi lain, Sri Mulyani memproyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 akan tumbuh 5 persen di tengah ketidakpastian global. Padahal, di APBN 2023 target pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3 persen.

“Rembesannya ke ekonomi kita, bisa ke ekspor mungkin yang tidak setinggi tahun ini, investasi karena suku bunga berubah, dan konsumsi rumah tangga karena tekanan kenaikan harga,” terang Menkeu.

Untuk itu, fungsi APBN di 2023 akan difokuskan untuk mengantisipasi dan mengatasi tantangan global. Adapun pemerintah sudah menetapkan pagu anggaran untuk belanja pada 2023 sebesar Rp 3.061,2 triliun untuk pembangunan SDM, perlindungan sosial, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

“Fokus pertama memperbaiki kualitas SDM dengan anggaran pendidikan Rp 612 triliun sendiri, anggaran kesehatan Rp 179 triliun, bansos dan perlindungan sosial, termasuk subsidi Rp 479 triliun, dan anggaran belanja pembangunan infrastruktur untuk menyelesaikan PSN (Proyek Strategis Nasional) maupun dan termasuk IKN sebesar Rp392 triliun,” tandasnya.