Masa Pemulihan Ekonomi, KADIN Minta Pemerintah Tidak Persulit Impor

Jakarta, law-justice.co - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta agar kebijakan pemerintah tidak mempersulit kegiatan impor pelaku usaha di tengah pemulihan ekonomi nasional.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan pemulihan ekonomi di dalam negeri saat ini salah satunya dipengaruhi oleh ekspor dan impor.

Kata dia, jika impor terganggu, maka kegiatan ekspor akan ikut terdampak.

"Makanya impor hati-hati, ini kita jaga. Kita harus memastikan bagaimana impor itu berjalan dengan jelas," ujarnya di Menara Kadin, Selasa (29/11).

Menurutnya, meski dari sisi kebijakan tidak dipersulit, gangguan impor masih bisa terjadi pada saat implementasinya di lapangan.

Sehingga, ke depannya pemerintah diharapkan bisa mengatur kegiatan impor dengan baik.

"Bukan hanya kebijakan, karena kadang kebijakan ada pelaksanaan nya juga penting. Ini yang harus dijaga, karena keadaannya lagi begini," imbuhnya.

Arsjad melihat jika kegiatan impor bisa diatur dengan baik, maka Indonesia bisa menjadi raja di market sendiri.

Tidak seperti sekarang, di mana masih banyak impor ilegal yang lolos di pasaran dan mengganggu industri dalam negeri.

"Impor perlu dijaga dan jangan sampe adanya ilegal. Kalau kita dibanjiri impor ini mengganggu market domestik. Saya concern terhadap ini. Kalau kita bisa melihat kembali impor ini, mungkin bisa saja penyebab konteks industri tak berjalan karena ada gangguan impor," jelasnya.

Dia berharap bila kegiatan impor bisa dijaga dengan baik dan gangguan dihilangkan, maka proses pemulihan ekonomi bisa terus berjalan semakin kuat.

Bahkan, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang saat ini menjadi kekhawatiran bisa dimitigasi.

"Jadi itu yang harus kita kuatkan yaitu domestik market. Saya tadi bilang 55 persen penopang pertumbuhan ekonomi itu domestik market, makanya impor harus hati-hati dan kita jaga, supaya UMKM kita jalan," pungkasnya.

Untuk tahun ini, Kadin memproyeksi pertumbuhan ekonomi masih bisa tercapai di atas 5 persen.

Sedangkan pertumbuhan di 2023 akan ditentukan oleh kebijakan pemerintah dan kondisi global ke depannya.