MUI Jatim Bakal Bikin Fatwa Anti Politik Identitas untuk Pemilu 2024

Jakarta, law-justice.co - Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur (MUI Jatim) tengah menyiapkan fatwa yang akan mengatur mengenai politik identitas jelang Pemilu 2024.

Hal ini dinilai penting agar tidak ada multitafsir penggunaan istilah politik identitas.

Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim, KH Makruf Chozin, menjelaskan pihaknya merasa perlu mengeluarkan fatwa terkait politik identitas tersebut.

Sebab, berkaca dari sejumlah kontestasi demokrasi sebelumnya yang kerap muncul politik identitas.

Perdebatan ini dikhawatirkan juga muncul untuk Pemilu 2024.

Pentingnya hal tersebut juga lantaran sebelumnya Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan akan melawan segala bentuk politik identitas.

"Antara yang pro dan yang kontra rupanya berbeda dalam hal definisi dan pengertian. Jadi kita akan mencoba merumuskan," kata Kiai Makruf saat dikonfirmasi dari Surabaya, Jumat (25/11/2022).

MUI mengaku khawatir persoalan politisasi agama bisa terjadi di Pemilu 2024, sehingga merasa penting untuk mengeluarkan fatwa dan penjelasan mengenai hal tersebut.

Saat ini, lanjutnya, draft pembahasan terus dilakukan proses kajian mendalam, termasuk berkomunikasi dengan pakar dan narasumber kompeten.

"Intinya, jangan mempolitisasi agama dalam kepentingan politik baik Pilkada, Pilpres. Insyaallah selesai dalam waktu dekat," jelasnya.