MK Resmi Tolak Gugatan soal Pergantian Hakim Aswanto oleh DPR

Kamis, 24/11/2022 15:20 WIB
Hakim konstitusi Aswanto (Foto: Suara Merdeka)

Hakim konstitusi Aswanto (Foto: Suara Merdeka)

Jakarta, law-justice.co - Mahkamah Konstitusi menolak permohonan judicial review yang diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Permohonan itu mempersoalkan pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto atas permintaan DPR RI dan digantikan dengan Guntur Hamzah.

Pergantian itu menuai kontroversi karena dinilai menyalahi ketentuan. Namun, Guntur Hamzah sudah resmi menggantikan Aswanto usai membacakan janji dan sumpah pada Rabu (23/11/2022) kemarin.


Dalam permohonannya, Zico mendalilkan bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 57 ayat (1) dan (2) serta pasal 87 huruf b UU MK bertentangan secara bersyarat dengan sejumlah pasal dalam UUD 1945. Seperti pasal 1 ayat (3) pasal 24 ayat (1) pasal 24C ayat (3) pasal 28D ayat (1) pasal 28I ayat (4) dan pasal 28J ayat (2).

Salah satu bunyi pasal yang jadi batu uji yakni Pasal 24 ayat (1):

Ada dua permohonan yang diajukan oleh Zico terkait itu. Pertama, permohonan provisi yang meminta pergantian hakim Aswanto ditangguhkan sementara.

"Pemohon sangat urgent untuk diputus karena berkaitan dengan independensi Hakim Konstitusi karena berkaitan dengan tindakan DPR yang melakukan pergantian Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dengan cara maupun prosedur di luar ketentuan Pasal 23 UU MK. Sehingga perkara a quo perlu diperiksa sangat prioritas dan segera menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan yang bertujuan mengganti Hakim Konstitusi," demikian permohonan provisi pemohon.

Terkait dengan itu, Mahkamah berpendapat bahwa perkara tersebut telah diperiksa dan diputus secara cepat, namun Mahkamah tidak sependapat bahwa alasan untuk mempercepat tersebut adalah dikarenakan adanya kasus konkret yang berkaitan dengan pemberhentian hakim yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 23 UU MK.

"Pendirian Mahkamah selama ini berkenaan dengan putusan provisi adalah dikarenakan adanya kepentingan mendesak untuk menangguhkan berlakunya suatu norma agar tidak semakin berdampaknya norma tersebut apabila dibiarkan tetap berlaku," kata hakim MK.

"Oleh karena itu, permohonan provisi tersebut dinyatakan tidak beralasan menurut hukum," sambungnya.

Pokok Permohonan
Sementara kedua, yakni dalam pokok permohonan, salah satu yang dimohonkan oleh Zico yakni Pasal 87 huruf b. Pasal ini mengatur soal masa jabatan hakim MK.

Berikut bunyi pasal 87 huruf b dalam perubahan ketiga UU MK:

Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.

Zico meminta pasal 87 huruf b UU MK konstitusional bersyarat sepanjang ditafsirkan lain dari yang termaktub dalam pertimbangan putusan MK nomor 96/PUU-XVIII/2020 paragraf [3.22] halaman 130 yakni Hakim Konstitusi yang sedang menjabat melanjutkan masa jabatannya tanpa mengenal periodisasi sehingga tidak dapat digantikan atau diberhentikan di luar ketentuan dalam pasal 23 UU MK.

Ketentuan dalam pasal 23 UU MK yakni:

(1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri atas permintaan yang diajukan sendiri kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;

c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;

d. dihapus; atau

e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

(2) Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;

b. melakukan perbuatan tercela;

c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

d. melanggar sumpah atau janji jabatan;

e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

f. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau

h. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

(3) Permintaan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

(4) Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.

(5) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Presiden menerima permintaan pemberhentian.

Berikut bunyi pertimbangan putusan MK nomor 96/PUU-XVIII/2020 paragraf [3.22] yang menjadi rujukan dalam permohonan pemohon:

Menimbang bahwa setelah jelas bagi Mahkamah akan niat sesungguhnya (original intent) dari Pembentuk Undang-Undang dalam pembentukan UU 7/2020, maka Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pembacaan atas rumusan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 menurut Mahkamah harus dipahami semata-mata sebagai aturan peralihan yang menghubungkan agar aturan baru dapat berlaku selaras dengan aturan lama. Bahwa untuk menegaskan ketentuan peralihan tersebut tidak dibuat untuk memberikan keistimewaan terselubung kepada orang tertentu yang saat ini sedang menjabat sebagai hakim konstitusi, maka Mahkamah berpendapat diperlukan tindakan hukum untuk menegaskan pemaknaan tersebut. Tindakan hukum demikian berupa konfirmasi oleh Mahkamah kepada lembaga yang mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Konfirmasi yang dimaksud mengandung arti bahwa hakim konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan masa jabatannya yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi kepada masing-masing lembaga pengusul (DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung).

Lantas apa pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait itu?

Hakim MK Wahiduddin Adams mengatakan, memang ketentuan Pasal 87 huruf b UU MK pernah diajukan sebelumnya dengan putusan 96/PUU-XVIII/2020 pada 14 Januari 2021 lalu dengan pada pokoknya menolak permohonan.

Perkara itu dasar pengajuannya adalah pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Sementara pemohon Zico, menggunakan dasar pasal 1 ayat (3) pasal 24 ayat (1) pasal 24C ayat (3) pasal 28D ayat (1) pasal 28I ayat (4) dan pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Hakim Wahiduddin juga menyebut alasan konstitusional dua permohonan tersebut berbeda. Pada permohonan 96/PUU-XVIII/2020 yakni pembatasan syarat usia hakim tanpa melakukan pemilihan ulang membatasi pemohon ikuti proses pemilihan hakim konstitusi.

Sementara dalam permohonan Zico, alasan konstitusionalnya diajukan karena tidak dipatuhinya putusan MK nomor 96/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan tidak adanya lagi periodisasi masa jabatan hakim yang ditafsirkan berbeda oleh lembaga negara yang mengajukan hakim konstitusi.

Sehingga permohonan Zico dapat diajukan kembali, sebab berbeda batu uji. Maka Mahkamah memutuskan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon lebih lanjut.


Kemudian, dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 87 huruf b UU MK adalah konstitusional berdasarkan pengujian dalam beberapa permohonan yang sudah diputus. Pokoknya, perubahan masa jabatan hakim MK dari sebelumnya periodisasi menjadi non periodisasi, adalah suatu hal yang konstitusional.

Mahkamah menyinggung putusan Nomor 53/PUU-XIV/2016 yang diucapkan pada sidang pleno 19 Juli 2017, yang antara lain menyatakan independensi dan atau kemerdekaan kekuasaan kehakiman antara lain ditentukan oleh proses seleksi dan masa jabatan. Oleh karena itu, dalam putusan tersebut ditegaskan bahwa masa jabatan hakim MK sebaiknya satu periode dengan tenggat waktu lebih lama.

Sehingga, kata hakim Saldi Isra, untuk mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman tersebut, pembentuk UU MK menghapus rezim periodisasi yakni masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan berikutnya. Dengan begitu, diterapkan masa jabatan nonperiodisasi sebagaimana perubahan ketiga UU MK Tahun 2020.

Dengan dinyatakannya Pasal 87 huruf b UU 7/2020 konstitusional, maka MK merasa perlu memberitahukan konfirmasi kepada masing-masing lembaga pengusul soal masa jabatan tersebut.

Saldi Isra mengatakan, beberapa waktu setelah putusan nomor 96/PUU-XVIII/2020 dibacakan, MK mengirimkan surat kepada pengusul dan pengaju hakim MK dengan perihal melakukan konfirmasi terkait siapa saja hakim yang bertugas di MK.

"Konfirmasi dimaksud hanya mengandung arti bahwa hakim konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan masa jabatannya yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi kepada masing-masing pengusul (DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung)," kata Saldi Isra.

Namun demikian, kata Saldi Isra, bukan tidak berarti hakim konstitusi tidak dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan yakni sebelum mencapai usia 70 tahun atau sebelum selama keseluruhan masa tugas melebihi 15 tahun.

Dalam pemberhentian hakim konstitusi, dapat dilakukan dengan ketentuan UU MK, mulai dari UU 24/2003 sampai UU 7/2020, pemberhentian ditetapkan dengan keputusan presiden atas permintaan ketua MK.

Dengan demikian, pemberhentian hakim konstitusi sebelum masa jabatannya hanya dapat dilakukan dengan alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua MK, sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam pasal 23 ayat (2) UU MK.

Seandainya terjadi alasan pemberhentian tersebut, pemberhentian oleh presiden baru dilakukan setelah adanya surat permintaan dari ketua MK. Penegasan demikian, kata Saldi Isra, perlu dinyatakan secara tegas karena proses penggantian hakim konstitusi oleh lembaga pengusul baru ditindaklanjuti setelah adanya keputusan presiden mengenai pemberhentian Hakim Konstitusi sebelum habis masa jabatan.

"Dalam batas penalaran yang wajar, adanya pengaturan yang jelas dan tegas menengahi kemungkinan memberhentikan seorang Hakim Konstitusi sebelum habis masa jabatan dimaksud untuk menjaga independensi dan sekaligus menjaga kemandirian serta kemerdekaan kekuasaan kehakiman," kata Saldi Isra.

Artinya tindakan yang dilakukan di luar ketentuan norma pasal 23 UU MK adalah tidak sejalan dengan UUD 1945.

"Hal demikian selain potensial merusak dan mengganggu independensi hakim konstitusi, tindakan di luar ketentuan tersebut juga merusak independensi atau kemandirian kekuasaan hakim sebagai benteng utama negara hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (3) dan pasal 24 ayat (1) UUD 1945," kata Saldi Isra.

Namun demikian, terkait permohonan Zico ini, Mahkamah menilai tidak beralasan menurut hukum.

Saldi Isra mengatakan, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma mengenai kepastian hukum yang adil dalam menegakkan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (3) pasal 24 ayat (1) pasal 24C ayat (3) pasal 28D ayat (1) pasal 28I ayat (4) dan pasal 28J ayat (2) UUD 1945, dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 87 huruf b UU MK, sehingga dengan demikian permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.

"Mengadili, dalam provisi menolak permohonan provisi pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman.

Ada dissenting opinion dalam putusan ini. Yakni dari hakim Anwar Usman, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo. Mereka menilai Zico tak punya legal standing sehingga seharusnya permohonan tidak diterima.

 

(Devi Puspitasari\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar