Bjorka Bocorkan Data PeduliLindungi, Klaim Punya Data Luhut

Jakarta, law-justice.co - Hacker Bjorka kembali membocorkan diduga data PeduLindungi. Ia mengklaim, terdapat data pejabat seperti Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Hal ini dilakukan Bjorka setelah menyebarkan data yang ia klaim data MyPertamina. Data PeduliLindungi itu dijual di Breached Forum.

"PeduliLindungi adalah aplikasi contact tracing COVID-19 resmi yang dipakai di Indonesia. Aplikasi ini dikembangkan oleh Kemenkominfo, yang bekerja sama dengan KPCPEN, Kemenkes, Kemen BUMN, dan Telkom Indonesia," kata Bjorka pada awal postingannya.

"Aplikasi ini awalnya dikenal sebagai TraceTogether, namun kemudian diganti karena Singapura menggunakan aplikasi dengan nama sama," sambungnya.

Dalam postingan itu, Bjorka menjajakan data berukuran 48GB terkompresi. Data itu ia banderol USD 100 ribu atau sekitar Rp1,5 miliar, dan dapat dibayar dengan bitcoin.

Pada data berformat CSV itu, ada data yang meliputi nama, email, NIK, nomor telepon, tanggal lahir, Device ID, status COVID-19, catatan check in, catatan contact tracing, dan vaksinasi.

Data-data itu diklaim Bjorka berisi data 94 juta pengguna PeduliLindungi, termasuk data yang diklaim milik Luhut Binsar Pandjaitan yang ia sertakan dalam data sampel dan bisa diunduh secara gratis.

"Data sampel yang ditunjukkan di bawah juga termasuk data milik Johnny G Plate, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Deddy Corbuzier," tulis Bjorka di postingan itu.

Dari 94 juta pengguna itu, menurut Bjorka ada data vaksinasi sebanyak 209 juta, catatan check in sebanyak 1,3 miliar, dan catatan contact tracing sebanyak 1,5 miliar.

Sebelumnya, Bjorka juga pernah membocorkan data PeduliLindungi beberapa kali. Contohnya, data Luhut Binsar Pandjaitan yang pada saat itu diklaim belum vaksinasi booster.

Namun, setelah ditelusuri melalui pengecekan manual PeduliLindungi berdasarkan data NIK yang beredar, Luhut dinyatakan sudah melakukan vaksinasi booster atau vaksin COVID-19 dosis ketiga.

Artinya, pada saat itu data yang dibocorkan adalah data lama sebelum Indonesia menerapkan vaksin booster. Temuan itu juga dikonfirmasi oleh juru bicara Kemenko Marinves Jodi Mahardi.

"Pak Menko sudah booster kok. Ada sertifikat vaksin ketiga-nya tertanggal 8 Januari 2022," terang dia kepada Detik, Senin (12/9/2022).