Tarik Ulur Cawapres Anies, PKS Sebut Enggan Berandai-andai

Jakarta, law-justice.co - Pembahasan sosok calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan masih menjadi tarik ulur. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengatakan tidak mau berandai-andai.

“Kami tidak mau berandai-andai, kita lalui saja prosesnya dengan rasional, dan objektif sesuai dengan kesepakatan,” kata juru bicara PKS M Kholid, Sabtu (5/11/2022), dikutip dari Kompas.

Hal itu ia katakan untuk menanggapi jika partainya tidak diakomodir dalam penjajakan koalisi bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat.

Kholid mengatakan, saat ini proses penjajakan masih berlangsung lancar dan dilandasi semangat kebersamaan yang tinggi. Ia menilai, ketiga partai politik (parpol) itu tidak melakukan penjajakan dengan mencari perbedaan.

“Baik PKS, Nasdem, dan Demokrat sama-sama berjuang mencari titik temu, bukan titik tolak,” ujar Kholid.

Selain tengah membahas kriteria cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan, Kholid menyampaikan ketiga parpol juga sedang bernegosiasi soal mekanisme pengambilan keputusan.

“Kalau kriteria, dan mekanisme pengambilan keputusan disepakati, baik PKS, Nasdem dan Demokrat sama-sama berkomitmen untuk menerima hasil keputusan tersebut untuk diputuskan sesuai mekanisme internal partai,” paparnya.

Sementara itu, proses pemilihan cawapres pendamping Anies Baswedan masih mengalami tarik ulur. Ketiga partai koalisi dinilai belum sepakat soal siapa sosok yang layak mendampingi mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Partai Demokrat diketahui ingin Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampingi Anies Baswedan, sedangkan PKS mengajukan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Sementara itu, Partai Nasdem mengusulkan figur cawapres tidak berasal dari parpol.