Minta Investigasi Independen soal Tragedi Kanjuruhan,

DPR Desak Jokowi Nonaktifkan Ketua Umum PSSI hingga Kapolda Jawa Timur

Senin, 03/10/2022 05:59 WIB
Suporter Arema FC, Aremania masuk kedalam area dalam stadion yang menyebabkan kerusuhan usai laga antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dalam lanjutan Liga 1 2022 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (1/10/2022). Puluhan orang meninggal dalam tragedi ini. Arema FC kalah melawan Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Foto: Tunggadewi

Suporter Arema FC, Aremania masuk kedalam area dalam stadion yang menyebabkan kerusuhan usai laga antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dalam lanjutan Liga 1 2022 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (1/10/2022). Puluhan orang meninggal dalam tragedi ini. Arema FC kalah melawan Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Foto: Tunggadewi

Jakarta, law-justice.co - Komisi III DPR RI mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menonaktifkan Kapolres dan Kapolda setempat imbas tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan, Malang yang memakan banyak korban.

Selain itu, menurut Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil, Jokowi harus tangan dan membentuk tim investigasi independen yang melibatkan lintas lembaga guna mengusut tragedi itu.

"Dalam rangka memuluskan kerja tim investigasi ini dan agar dia bisa bekerja secara independen, maka presiden bisa meminta dan memerintahkan kepada Kapolri agar Kapolda dan Kapolres setempat untuk sementara dinonaktifkan dulu," kata Nasir kepada tvOnenews.com, Minggu (2/10/2022).

"Kapolda, Kapolres, Ketua PSSI Pusat dan Ketua PSSI Jatim itu juga harus dinonaktifkan. Jadi pihak atau sosok yang bertanggung jawab dengan kejadian itu baik pertandingan maupun keamanan itu harus dinonaktifkan," lanjut dia.

Adapun kata dia, investigasi itu bertujuan untuk mengetahui penyebab dari tragedi tersebut.

Pasalnya, dalam Pasal 19 aturan FIFA tentang Stadium Safety and Security Regulations melarang menggunakan gas air mata dalam meredam kerusuhan suporter di pertandingan sepak bola.

"Kemudian baru kalau ditemukan pelanggaran, kode etik dan pidana, maka diselesaikan. Maka diproses secara etik dan juga secara pidana. Nggak main-main ini 150-an orang. Gila," ujar dia.

Dia menyebut tragedi yang menewaskan ratusan orang dan ratusan lainnya luka-luka ini bahkan melebihi tragedi di Duren Tiga atau peristiwa pembunuhan Brigadir J.

"Ini nggak main-main. Ini melebihi tragedi Duren Tiga," tegasnya.

Selain itu, Nasir menyarankan agar DPR juga membentuk tim pengawasan dalam penyelesaian kasus tersebut.

"Di DPR juga membentuk tim supaya seimbang. Jadi membentuk tim dan ini nggak bisa main-main. Jangan dianggap biasa nyawa 100 lebih orang di sana itu," ungkap dia.

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa peristiwa yang terjadi di Malang itu merupakan tragedi paling parah yang pernah terjadi.

Menurut dia, tragedi ini bisa masuk ke dalam rekor dunia.

"Kasus di Malang itu mengerikan sekali ya. Banyak memakan korban 100 lebih. Bahkan, terakhir 150-an. Ini tragedi gawat yang pernah terjadi. Ini masuk rekor dunia," tandas Nasir.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar