Diskusi Lacak dan Tindak Sumber-Aliran Uang 303 Sambo

Pentingnya Audit Satgasus dan Reformasi di Tubuh Polri

Rabu, 28/09/2022 23:05 WIB
Diskusi `Lacak dan Tindak Sumber-Aliran Uang 303 Sambo` pada Rabu, 28 September 2022 di Jakarta Selatan (Foto: Law-Justice.co)

Diskusi `Lacak dan Tindak Sumber-Aliran Uang 303 Sambo` pada Rabu, 28 September 2022 di Jakarta Selatan (Foto: Law-Justice.co)

Jakarta, law-justice.co - Diskusi bertajuk "Lacak dan Tindak Sumber-Aliran Uang 303 Sambo" pada Rabu (28/9/2022) berjalan aktif dan ramai. Para pembicaranya menyoroti pentingnya audit Satuan Tugas Khusus (Satgasus) dan reformasi dalam kepolisian.

Aktivis Haris Rusly Moti dalam sambutannya mengatakan, kasus Brigadir Yosua yang menyeret Ferdy Sambo tidak hanya soal pembunuhan.

"Salah satu yang kita kupas hari ini adalah soal sumber dan aliran dana 303 yang dibuka oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) beberapa waktu lalu sebesar 155 triliun," kata Haris membuka acara.

Menurut dia, kasus pembunuhan Brigadir Yosua kemudian mengungkap ke publik tentang upaya penyalahgunaan kewenangan kekuasaan oleh gerombolan di dalam satu institusi penegak hukum untuk kepentingan golongan dan pribadi mereka. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan juga harus memimpin langsung proses untuk membuka kasus ini seterang-terangnya, lalu mengaudit secara keseluruhan institusi Satgasus dan Polri.

"Presiden harus membentuk satu tim untuk melakukan satu penataan ulang institusi polri yang sejauh ini kita nilai sudah melampai kewenangan yang kita mandatkan pada tahun 1998 dulu," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus mengatakan kasus Brigadir Yosua dan Ferdy Sambo adalah untaian rangkaian-rangkaian yang di belakang layar kita tidak tahu apa yang terjadi.

"Ujug-ujug kita disajikan pembunuhan seorang polisi oleh banyak polisi. Sederhananya bapak ibu, jika ada di ruangan ini satu org yang meninggal, nggak susah (jika) polisi ini (pakai) pidana model lama, satu ruangan ini tersangkakan sampai ada yang mengaku atau menunjuk bahwa dialah pelakunya. Ini enggak, sampai ke trafficking, yang lain-lain, entah 303," kaa Iskandar, sapaannya.

Ia lantas melanjutkan, perlu juga melacak dan menindak Satgasus tersebut.

"Berapa triliun sudah dihabiskan oleh Satgas ini? Berapa banyak kerjnya? Berapa banyak prestasi? Dan berapa banyak kejadian-kejadian buruk Satgas ini? Supaya kita (bisa) melihat," kata dia.

Pengacara dari LQ Law Firm Alvin Lim juga turut buka suara. Menurutnya, kasus yang menjerat Ferdy Sambo adalah puncak dari gunung es yang di bawahnya masih ada es yang lebih besar.

Ia mengatakan, masalah dalam kasus Ferdy Sambo harus diidentifikasi dengan benar. Jika masalahnya adalah Ferdy Sambo, harusnya selesai begitu ia ditahan.

"Ini tidak. (Konsorsium) 303 itu akan selalu ada. Mau kita ngadain pertemuan 10 kali, 100 kali, nanti akan ada Ferdy Sambo yang baru," kata Alvin.

Menurutnya, `biang keroknya` adalah tidak ada bandar judi online yang ditahan karena kabur ke luar negeri. Sedangkan yang ditangkapi hanya `kroco-kroconya`.

"Jadi, permasalahan hukum di Indonesia itu sebenarnya cuma satu temen-temen, bukan Undang-Undang, bukan DPR. Tapi, banyaknya oknum aparat," tegasnya.

Sementara itu, perwakilan Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Skadafi menyoroti anggaran Polri. Ia mengatakan, pada 2022 anggaran polisi sampai 111 triliun.

Ia lantas membandingkannya dengan anggaran TNI pada 2011 yang sampai 133,9 triliun. Namun, anggaran TNI itu harus dibagi lima untuk Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, Angkatan Laut, Angtakan Darat, dan Angkatan Udara.

"Tapi, kalau 111 triliun itu buat mereka sendiri dan sekitar 53,7 triliun untuk gaji pegawai mereka. Jadi, 50 persennya untuk gaji," kata Uchok.

Ia lantas menyoroti anggaran Polri untuk pengadaan peralatan. Polri bekerja untuk kemanan, namun peralatan yang mereka beli sama dengan TNI.

"Ini ke depannya TNI sama polisi bisa beradu, beradu konflik. Udah gitu polisi mengembangkan batalyon-batalyon Brimob, untuk apa batalyon Brimob itu? Untuk gebukin mahasiswa? Ikut perang di Papua? Ngapain perang di Papua? Ada TNI kok!" kata dia.

Lebih lanjut, ia meminta supaya Polri direformasi. Bukan lagi berada di bawah presiden, tapi di bawah lembaga kementerian seperti TNI.

Selain dihadiri oleh pembicara-pembicara di atas, diskusi itu juga menghadirkan pakar hukum pidana UI Chudry Sitompul, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, Komite Pengawal Presisi Polri (KP3) Ade Adriansyah Utama, dan Indonesia Club Hartsa Mashirul.

(Amelia Rahima Sari\Yudi Rachman)

Share:




Berita Terkait

Komentar