UN Global Compact Sebut Korupsi akan Jadi Kanker di Seluruh Dunia

Selasa, 27/09/2022 23:19 WIB
Ilustrasi korupsi (Foto: Detik.com)

Ilustrasi korupsi (Foto: Detik.com)

law-justice.co - Laporan Transparency International tahun lalu mencatat, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi. Ini membuktikan korupsi masih menjadi permasalahan besar di tanah air.

Chief Intergovernmental Relations UN Global Compact Olajobi Makinwa mangatakan, perlunya transparansi dan akuntabilitas untuk memerangi korupsi.

”Transparansi dan akuntabilitas adalah dua sisi mata uang yang sama pentingnya," ujarnya, Selasa (27/9/2022), dalam forum `Dialog Kebijakan Publik-Swasta Tingkat Tinggi Dalam Mempromosikan Transparansi dan Akuntabilitas`.

Menurutnya, transaksi diperlukan agar masyarakat bisa meminta pertanggung jawaban lembaga, manajer, atau pemimpin dalam menjalankan tugas yang diamanatkan. 

"Namun, transparansi tanpa akuntabilitas tidak ada artinya," kata Makinwa.

Ia melanjutkan, korupsi akan menjadi kanker di seluruh dunia. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas penting didukung oleh aksi kolektif bersama sektor swasta.

Sementara itu, sebagai salah satu aksi nyata mendorong upaya pemberantasan korupsi, IGCN dan B20 Integrity & Compliance Task Force terus mempromosikan Aksi Kolektif Anti Korupsi.

Di lain sisi, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menanggapi sejauh mana implementasi kebijakan anti-korupsi di Indonesia.

“Saat ini, sudah terjadi perbaikan pada sistem digitalisasi dan transparansi pada sistem pelacakan di pelabuhan. Namun, tantangan masih terjadi pada sistem tata niaga impor pangan, sistem procurement pemerintah, dan sektor perizinan yang masih perlu terus disempurnakan," ujarnya.

Ia lantas menekankan pentingnya law enforcement dan komitmen pemerintah untuk konsisten mengimplementasikan Stranas-PK.

Forum diskusi tersebut merupakan side event B20 (Business 20) yang diadakan oleh Indonesia Global Compact Network (IGCN) dan didukung Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Transparency International Indonesia (TII), Universitas Paramadina, dan International Chamber of Commerce (ICC) Indonesia.

(Amelia Rahima Sari\Yudi Rachman)

Share:




Berita Terkait

Komentar