Kritik `Tim Bayangan` Menteri Nadiem, PP Muhammadiyah Minta BPK Audit

Jakarta, law-justice.co - Sekertaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu`ti mengkritik `tim bayangan` atau organisasi di luar Kemendikbud-Ristek yang membantu Nadiem Makarim dalam mendesain kebijakan.

Mu`ti mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa melakukan audit untuk menelusuri ada atau tidaknya penyimpangan uang negara.

"Tim bayangan itu adalah sebuah inefisiensi. Keuangan negara sedang tidak baik-baik saja. Tim bayangan itu bisa mengundang interpretasi adanya kolusi. BPK dapat melakukan audit untuk memastikan tidak ada uang negara yang disalahgunakan," kata Mu`ti dalam keterangan tertulis., Senin (26/9/2022).

Mu`ti mengaku baru pertama kali mendengar istilah `tim bayangan` dalam sebuah kementerian sepanjang sejarah Indonesia. Padahal, menurut Mu`ti, banyak sekali pejabat yang berada di lingkungan kementerian.

"Dalam sejarah Republik Indonesia, baru kali ini saya mendengar istilah `tim bayangan` dalam sebuah kementerian. Jumlahnya ratusan dan semuanya digaji jutaan. Padahal, secara struktural, di lingkungan kementerian banyak sekali pejabat, mulai sekjen, dirjen, direktur, biro, dan staf, yang berjumlah ribuan," ujar dia.

Nadiem Cerita Tim di Luar Kemendikbud-Ristek

Nadiem sebelumnya menyampaikan memiliki organisasi di luar Kemendikbud-Ristek. Tim organisasi ini bertugas membantu Kemendikbud dalam mendesain kebijakan.

Hal ini disampaikan Nadiem pada rangkaian United Nations Transforming Education Summit di markas besar PBB.

Saat itu Nadiem berbagi tentang praktik transformasi teknologi dalam pendidikan di Indonesia.

Nadiem mengaku memiliki tim yang terdiri atas 400 manajer produk hingga ilmuwan data. Tim ini bekerja untuk Kemendikbud-Ristek.

"Kami sekarang memiliki 400 manajer produk, insinyur perangkat lunak, ilmuwan data yang bekerja sebagai tim yang melekat untuk kementerian," kata Nadiem dalam video yang diunggah di Instagram @nadiemmakarim pada Rabu (21/9/2022).

Ada yang Setara Dirjen

Nadiem menjelaskan ketua tim organisasi ini setara dengan dirjen yang ada di kementerian. Nadiem juga menjelaskan cara kerja tim ini.

Cara kerja tim ini sesuai dengan arahan Kemendikbud-Ristek. Nantinya, tim ini akan bekerja untuk memvalidasi produk kebijakan Kemendikbud-Ristek.

"Mereka diposisikan sebagai rekan bertukar pikiran dalam mendesain produk kami," ungkapnya.

"Jadi kementerian akan menyampaikan arahan kepada mereka dan tim produk akan mengatakan `Sebentar, kami akan cek dulu ke para guru dan melakukan survei untuk memvalidasi yang kami kerjakan`," lanjutnya.

Nadiem Jawab Kritik soal `Tim Bayangan`

Saat menghadiri rangkaian United Nations Transforming Education Summit di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat, Nadiem menjawab kritik terkait `tim bayangan` Kemendikbud-Ristek.

Nadiem mengungkapkan tim yang beranggotakan 400 orang yang disebutnya saat jadi panelis dalam acara TES Solutions Day adalah GovTech Edu. Organisasi tersebut menurutnya berada di bawah BUMN PT Telkom Indonesia.

"Itu sebenarnya yang saya maksud kemarin itu karena mungkin translasi bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi maksud saya adalah ada organisasi yang men-shadow. Men-shadow artinya cermin dari organisasi di Kemendikbud," ujar Nadiem seperti melansir detik.com.

Nadiem kemudian memberi klarifikasi posisi GovTech Edu sebenarnya adalah vendor yang dikontrak Kemendikbud-Ristek.

"Tentunya organisasi itu yang ada di bawah PT Telkom itu (GovTech Edu) adalah vendor. Kontraknya adalah vendor. Jadinya saya harus klarifikasi ya, jelas mereka itu adalah vendor secara kontraktual," kata Nadiem.

"Yang bikin negara-negara luar negeri tercengang dengan presentasi kita adalah cara kementerian kita berkolaborasi dengan tim vendor ini bukan seperti vendor, itu sebenarnya kuncinya," ujar Nadiem.

Menurut Nadiem, Kemendikbud-Ristek menganggap GovTech Edu merupakan mitra kerja yang bisa menyampaikan dan mendiskusikan pendapat dengan pejabat-pejabat kementerian.

Nadiem meyakini model kerja sama ini bisa pula diterapkan di kementerian lain. Sehingga produk-produk gratis yang dapat mengakselerasi transformasi kementerian dapat dikembangkan.

"Ini adalah suatu hal yang menurut kami adalah harus dilakukan seluruh kementerian. Agar tiap kementerian punya kemampuan untuk membangun produk-produk gratis yang bisa mengakselerasi transformasi yang mereka lakukan. Dan mempunyai paradigma baru untuk mendengar stakeholder," ujarnya.

"Terus terang ini menjadi kebanggaan bagi Indonesia di panggung dunia. Anda lihat sendiri gimana orang bertepuk tangan dengan program kita. Karena kita dilihat sebagai inovator bukan sekedar mengejar ketertinggalan," tambahnya lagi.

Nadiem pun menegaskan dana untuk membayar 400 orang di dalam GovTech Edu berasal dari anggaran Kemendikbud-Ristek.

GovTech Edu dibentuk 2020 lalu saat pandemi COVID-19 melanda diisi dengan sumber daya manusia yang punya pengalaman di perusahaan-perusahaan teknologi baik nasional maupun multinasional.