Paksa Wajib Militer, Putin Tutup Perbatasan Agar Warga Rusia Tak Kabur

Rusia, law-justice.co - Pemerintah Rusia berencana untuk menutup akses keluar negara itu bagi para warga yang masuk dalam kategori komponen cadangan. Hal ini untuk memuluskan mobilisasi militer parsial yang saat ini diberlakukan negara itu untuk melawan Ukraina.

Menurut outlet media independen Rusia Meduza, larangan tersebut akan diumumkan oleh Kremlin setelah berakhirnya referendum yang sedang berlangsung di empat wilayah Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhzhia.

"Larangan tersebut akan secara resmi mulai berlaku pada 28 September," ujar dua orang sumber Kremlin kepada Meduza yang dikutip Newsweek, Senin (26/9/2022)

Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan agar dilakukannya mobilisasi militer Rusia secara parsial pada Rabu, (21/9/2022). Ini akan menempatkan rakyat dan ekonomi negara itu pada `masa perang` di tengah masih berlanjutnya serangan Moskow ke Ukraina berlanjut.

Menteri Pertahanan Sergey Shoigu menyebut bahwa salah satu bagian penting yang akan dilaksanakan dengan perintah itu adalah memanggil 300.000 tentara cadangan untuk bertugas dalam konflik dengan Ukraina.

Untuk memuluskan hal ini, Putin juga menandatangani peraturan untuk menghukum tentara yang menyerah dalam medan pertempuran serta bagi warga yang menolak wajib militer. Mereka akan terancam hukuman penjara 10 tahun.

Meski begitu, masih banyak warga yang tidak setuju dengan hal ini. Warga juga dilaporkan mulai meninggalkan negara itu menuju negara-negara seperti Georgia, Armenia, dan Turki.

Untuk ke Eropa, saat ini tetangga Rusia, Finlandia, telah memutuskan untuk menutup pintunya bagi warga Negeri Beruang Putih setelah perintah mobilisasi ini dikeluarkan.

Selain itu, mulai muncul laporan bahwa perekrutan warga untuk komponen cadangan ini tidak sesuai dengan yang disebutkan. Ketua Parlemen Rusia Valentina Matviyenko menyebut banyak laporan bahwa warga yang ditarik dalam mobilisasi ini tidak memiliki kemampuan berperang dan militer.

"Kelebihan seperti itu benar-benar tidak dapat diterima. Dan, saya menganggap itu benar bahwa mereka memicu reaksi tajam di masyarakat," katanya dalam sebuah unggahan di Telegram, Minggu (25/9/2022).

"Pastikan pelaksanaan mobilisasi parsial dilakukan secara penuh dan mutlak sesuai dengan kriteria yang digariskan. Tanpa satupun kesalahan," tegasnya.