Modus Anggaran BSSN Naik Jadi Rp624 M Tapi Mampu Ngak Atasi Bjorka?

Sabtu, 24/09/2022 08:41 WIB
Lambang BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara)

Lambang BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara)

Jakarta, law-justice.co - Ada apa tiba-tiba mata anggaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2023 naik mencapai Rp624,37 miliar atau naik 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Apakah untuk mengantisipasi insiden kebocoran data oleh Bjorka?

Kesepakatan dan persetujuan rancangan anggaran itu terjadi dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan BSSN, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/9). "Komisi I DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran atau yang biasa disebut pagu definitif RAPBN 2023 BSSN Rp 624.371.483.000," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, yang memimpin rapat yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Komisi I DPR.

Adapun rincian anggaran yaitu program dukungan manajemen BSSN Rp407.146.873.000 dan program keamanan dan ketahanan siber dan sandi negara Rp217.224.610.000.

"Persetujuan itu akan disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Utut. DPR menyadari perlunya peningkatan pertahanan siber yang saat ini terbilang rapuh.

"Sebenarnya yang disampaikan oleh Kepala BSSN, Letnan Jenderal Hinsa Siburian itu kita semua paham. Akibat Bjorka sempoyongan kita," lanjut Utut, dalam rapat tersebut.

"Bjorka itu kan mungkin orang dari mana, nama sesungguhnya Bjork biasanya dari Skandinavia, tapi yang ketemu anak sekolah mana kemaren, tambahnya. Seperti diberitakan, seorang pemuda Madiun berinisial MAH (21) ditetapkan sebagai tersangka kasus membantu Bjorka. Bentuk bantuannya adalah menjual kanal Telegram Bjorkanesian senilai US$100 dalam bentuk Bitcoin kepada pembocor data yang mengklaim berbasis di Warsawa, Polandia, itu.

"Apapun, bahwa kita sangat rentan. Sehebat-hebatnya kita masih bisa kena itu, dan membuat Pak Hinsa begini, Menko Polhukam Mahfud begini, kaya kena gempa bumi," lanjut Utut. Selain itu, memang perlu peningkatan teknologi siber demi mendukung UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang baru disahkan. 

"Baru kemarin DPR mengesahkan UU PDP, di sini euforia bukan main. Tapi apakah kita mampu menjaga? Dipagerin betis gimana juga enggak bisa, wong bukan kita yang punya teknologinya," tandasnya.

Setelah persetujuan itu, Kepala BSSN Hinsa Siburian mengaku menerima putusan pagu anggaran untuk lembaganya di Tahun Anggaran 2023. "Kami terima kasih atas dukungan selama ini, kemudian hasil rapat ini, apapun ini adalah kondisi satu sisi tantangan memang untuk BSSN agar bekerja lebih baik lagi," ujar Hinsa.

Anggaran BSSN 2022  mencapai Rp 554,6 miliar atau dipangkas 60 persen jika dibandingkan outlook 2021 yang mencapai Rp 1,39 triliun. Rinciannya, Rp 152,8 miliar untuk anggaran program keamanan dan ketahanan siber dan sandi negara dan program dukungan manajemen Rp 401,8 miliar. Jika angka baru ini disepakati di APBN 2023, maka BSSN mengalami kenaikan anggaran Rp69,8 miliar

Kepala BSSN Hinsa Siburian menerima putusan pagu anggaran untuk lembaganya di Tahun Anggaran 2023. Saat ini BSSN yang tergabung dalam tim respons darurat khusus yang dibentuk usai heboh kasus Bjorka. Selain BSSN, ada pula Cyber Crime Badan Reserse Kriminal Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Intelijen Negara (BIN).

Yang menjadi pertanyaan publik saat ini apakah dengan kenaikan anggaran ini, BSSN mampu mengantisipasi dan mengatasi Bjorka-bjorka yang tetap akan bermunculan atau ini hanya sekadar modus untuk menaikkan anggaran saja?

(Warta Wartawati\Editor)

Share:
Tags:




Berita Terkait

Komentar