Kapal Induk Militer AS Tiba di Korsel, Jadi Peringatan Buat Korut?

Busan, law-justice.co - Sebuah kapal induk militer Amerika Serikat (AS) tiba di Korea Selatan untuk pertama kalinya dalam empat tahun, Jumat (23/9/2022). Kapal itu akan bergabung dengan kapal militer lainnya dalam unjuk kekuatan untuk mengirim pesan ke Korea Utara.

Komandan Laksamana Muda Michael Donnelly mengatakan, kunjungan itu dirancang untuk membangun hubungan sekutu dan meningkatkan interoperabilitas antara angkatan laut.

"Ini adalah kesempatan bagi kami untuk berlatih taktik dan operasi," ujarnya pada wartawan di atas kapal, dikutip dari Reuters.

Saat ditanya `sinyal` apapun ke Korea Utara ia mengatakan, menambahkan latihan bersama akan memastikan sekutu dapat menanggapi semua ancaman.

Sementara itu, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol telah mendorong lebih banyak latihan bersama dan pertunjukan kekuatan militer lain sebagai peringatan kepada Korea Utara. Korea Utara diketahui telah melakukan sejumlah uji coba rudal tahun ini, dan tampak bersiap melanjutkan uji coba nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017.

Menanggapi hal itu, Korea Utara mengecam pengerahan militer AS dan latihan bersama sebagai latihan untuk perang. Latihan bersama itu adalah bukti kebijakan bermusuhan Washington dan Seoul kepada Pyongyang.

Tak hanya diprotes Korea Utara, latihan tersebut juga memicu protes para aktivis perdamaian. Menurut mereka, latihan itu mampu meningkatkan ketegangan regional.

Sedangkan profesor di Hankuk University of Foreign Studies Mason Richey mengatakan, kunjungan kapal induk AS itu berguna memberi sinyal politik, meyakinkan Seoul, dan berlatih dengan pasukan Korea Selatan, namun kemungkinan tidak banyak menghalangi Korea Utara.

"Kunjungan kelompok kapal induk tentu saja tidak banyak membantu pada kenyataannya, kemungkinan sebaliknya untuk mencegah Pyongyang mengembangkan lebih banyak senjata nuklir dan sistem pengiriman, serta kemampuan konvensional," katanya.

Ia melanjutkan, di bawah kepemimpinan Yoon Suk-yeol, sekutu melihat koordinasi militer yang lebih ketat dan interoperabilitas sebagai cara terbaik untuk menangani Korea Utara.