PDIP Bakal Kesepian, 3 Partai Siap Dukung Anies Baswedan

Jakarta, law-justice.co - Elektabilitas Anies Baswedan dalam beberapa bulan terakhir meningkat dari 16,3% menjadi 17,7%, membuat partai Nasdem, Demokrat dan PKS makin yakin untuk mengusungnya.

Direktur Eksekutif Trust Indonesia Azhari Ardinal mengatakan bahwa hal tersebut dipertegas dengan adanya pertemuan-pertemuan formal dan informal ketiga partai politik tersebut.

"Padahal jika dilihat ketiga partai politik tersebut memiliki background dan ideologi politik yang berbeda," katanya kepada wartawan, dilansir Jumat (23/9/2022)

Bahkan, Azhari juga mengatakan bahwa NasDem adalah partai koalisi pemerintah atau dependen, sedangkan Demokrat dan PKS adalah partai oposisi pemerintah atau independen.

"Dengan dukungan calon presiden kepada Anies Baswedan maka NasDem, Demokrat dan PKS menjadi satu-satunya partai politik interdependen (bekerja sama) yang terdiri dari partai politik koalisi dan partai politik oposisi," ungkapnya.

Azhari juga mengatakan kalau kerjasam tersebut merupakan sebuah peluang besar karena masyarakat memiliki banyak pilihan dalam menentukan calon presiden 2024.

"Dengan adanya koalisi Interdependen ini, semakin mempertegas bahwa PDIP akan ditinggalkan oleh partai-partai koalisi lainnya," paparnya.

"Hal ini akan terjadi jika sikap dan gaya politik PDIP terlalu elitis dan jumawa. Apalagi PDIP sebagai partai pemenang pemilu dan partai “wong cilik” sikapnya tidak tegas soal kenaikan harga BBM oleh Presiden Jokowi," sambungnya.

Dikatakan Azhari bahwa PDIP selaku partai pemerintah saat ini sangat bertolak belakang dengan sikap PDIP pada saat kenaikan harga BBM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain itu, Azhari juga mengatakan bahwa PDIP melalui ketua umumnya mengusulkan untuk tidak mengganti nomor urut partai politik.

"Sebenarnya secara ekonomis ide yang disampaikan oleh ketua umum PDIP ini cukup bagus, namun menjadi sangat politis karena disampaikan langsung oleh ketua umum PDIP, karena sebagian besar publik merasakan keberadaan ketua umum PDIP hari ini terlalu banyak mengintervensi kebijakan-kebijakan teknis yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan partai koalisi nya," katanya.

"Apalagi jika KIB (Golkar – PAN – PPP) dan koalisi Gerindra – PKB saat ini sedang menguat sampai ke tataran “grassroot” di daerah-daerah. Pilhan PDIP hanya 2, yaitu tidak berkoalisi (mengusung calon presiden sendiri) atau masuk kedalam koalisi KIB ataupun koalisi Gerindra – PKB," tukasnya.