Rusia Bakal Caplok 4 Wilayah Ukraina, Perubahan Dunia Tak Terhindarkan

Jakarta, law-justice.co - Pemerintah Rusia menyatakan mendukung referendum di empat wilayah Ukraina yang dikuasai separatis dan pemerintahan "boneka" pro-Moskow pada 23-27 September mendatang.

Setelah itu, mereka pun siap "mencaplok" keempat wilayah tersebut.

"Setelah [referendum] digelar dan wilayah baru masuk genggaman Rusia, perubahan geopolitik dunia tak akan terhindarkan," ujar juru bicara pemerintahan Rusia, Dmitry Peskov, seperti mengutip cnnindonesia.com.

Menurut Peskov, referendum ini dapat membantu Rusia "membela" kawasan-kawasan yang kini terancam jatuh kembali ke pelukan Ukraina.

Belakangan,Ukraina memang kian gigih merebut kembali wilayah yang sudah dikuasai Rusia. Teranyar,Ukraina berhasil merebut Kharkiv, kawasan yang berbatasan langsung dengan Donbas.

Di Donbas, terdapat dua wilayah yang sudah dikuasai kelompok separatis pro-Rusia sejak lama, yaitu Luhansk dan Donetsk.

Kedua wilayah itu dan dua kawasan lainnya di selatan Ukraina, yaitu Kherson dan Zaporizhzhia, pun buru-buru menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia.

Peskov yakin keempat wilayah itu akan menjadi wilayah Rusia. Ia pun memperingatkan dunia agar tak macam-macam ketika keempat wilayah itu sudah jatuh ke tangan Negeri Beruang Merah.

"Pelanggaran di wilayah Rusia merupakan kejahatan yang akan ditanggapi dengan berbagai upaya pertahanan diri," tutur Peskov.

Dia kemudian berkata, "Itulah yang menyebabkan mereka yang di Kyiv dan Barat takut sekali akan referendum itu. Itulah yang menyebabkan [referendum] itu harus digelar."

Rusia sendiri sudah punya rekam jejak mencaplok wilayah Ukraina pada 2014 lalu. Saat itu, pergolakan pecah dan menyebabkan Crimea menggelar referendum.

Meski diduga banyak kecurangan, hasil akhir referendum itu menunjukkan sebagian besar warga Crimea ingin bergabung dengan Rusia. Moskow pun akhirnya mencaplok Crimea, walau tak pernah diakui komunitas internasional.

Kala itu, Luhansk dan Donetsk juga sebenarnya menggelar referendum untuk memisahkan diri dari Ukraina. Namun, hasil referendum itu tidak diakui dunia.

Tidak peduli kata dunia, kelompok separatis tetap memproklamirkan kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Luhansk (LPR) sehari setelah referendum, memicu kecaman dunia.

Kini, negara-negara Barat pun kembali mengecam upaya referendum di Ukraina. Kanselir Jerman, Olaf Scholz, menganggap referendum ini "palsu." Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menganggap rencana ini lelucon.

Sementara itu, Amerika Serikat menegaskan tak akan pernah mengakui klaim Rusia atas daerah-daerah di Ukraina yang dicaplok Negeri Beruang Merah.