Banding Ditolak, Ferdy Sambo Malah Siapkan Langkah Hukum (3)

Senin, 19/09/2022 19:40 WIB
Tito Karnavian (Tengah), Ferdy Sambo (Kiri) (Net)

Tito Karnavian (Tengah), Ferdy Sambo (Kiri) (Net)

Jakarta, law-justice.co - Dalam sidang KKEP sebelumnya, Jumat (26/8/2022) lalu, majelis pengadil internal Polri, juga memutuskan untuk memecat Sambo dari kepolisian. Pemecatan tersebut terkait dengan status hukumnya sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir J.

Ferdy Sambo, sebagai perwira tinggi Polri juga ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice, atau penghalang-halangan kematian Brigadir J yang terjadi di rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren Tiga 46, Jakarta Selatan (Jaksel), Jumat (8/7/2022).

Saat dibacakan hasil sidang KKEP tingkat pertama, pada Jumat (26/8) lalu, Irjen Sambo menyatakan banding atas pemecatannya dari keanggotan Polri. Akan tetapi, kata dia waktu itu, dirinya akan taat tunduk, dan menerima apapun hasil dari sidang KKEP banding ajuannya.

“Apapun putusan banding, kami siap melaksanakan,” ujar Ferdy Sambo saat itu.

Terkait statusnya sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J, di dijerat dengan sangkaan Pasal 340 KUH Pidana, subsider Pasal 338 KUH Pidana, juncto Pasal 55, dan Pasal 56 KUH Pidana. Dari penyidikan Tim Gabungan Khusus, dan Bareskrim Polri, Irjen Sambo melakukan pembunuhan berencana bersama dua ajudan lainnya, yakni Bharada Richard Eliezer (RE), Bharada Ricky Rizal (RR), dan seorang pembantunya Kuwat Maruf (KM), termasuk isterinya Putri Candrawathi Sambo (PC).

Kelima tersangka itu terancam hukuman mati, atau penjara seumur hidup, atau selama-lamanya 20 tahun penjara. Selain PC empat tersangka lain dalam kasus tersebut sudah berada dalam tahanan terpisah di sel Mako Brimob, dan Rutan Bareskrim Polri sejak Juli-Agustus 2022.

Kasus pembunuhan berencana itu akan segara disidangkan melihat berkas penyidikan dari Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri sudah berada di Kejaksaan Agung (Kejakgung) untuk penyusunan dakwaan sebelum kasusnya diajukan ke pengadilan.

 

(Devi Puspitasari\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar