Hasto Ungkap Agus Hermanto Ipar SBY `Ngemis` ke Jokowi dan Megawati

Jakarta, law-justice.co - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menghalangi atau menjegal para calon yang hendak maju di Pilpres 2024.

Kata dia, ini seperti yang dituduhan Ketua Majelis Tinggi Partai Demoktat (PD) dan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebaliknya, justru PDIP yang kerap berusaha dijegal.

Hasto menceritakan pengalaman terkait mantan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan kader PD yang juga ipar SBY, Agus Hermanto, menyangkut hal tersebut.

Hal ini disampaikan Hasto dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring, Minggu 18 September 2022 menanggapi pernyataan SBY dalam rapimnas PD beberapa waktu lalu.

SBY menyampaikan tuduhan bahwa dia mendengar dan mendapat informasi soal penjegalan di Pilpres 2024, bahwa pasangan calon hanya akan dibatasi menjadi dua saja.

Merespons itu, Hasto justru menceritakan kejadian di tahun 2009, saat SBY berkuasa dan menjabat sebagai presiden RI.

“Tahun 2009 sebenarnya elite PDI Perjuangan dengan PPP, dengan Pak Suryadarma Ali, sebenarnya sudah merencanakan kerja sama, sehingga kami memenuhi syarat-syarat Presidential Threshold. Tetapi di putaran terakhir, ada penjegalan, sehingga pada akhirnya PDIP bekerja sama dengan Gerindra,” cerita Hasto.

Belajar dari kejadian itu, lanjut Hasto, maka pihaknya berkomitmen dan menegaskan semua pihak agar jangan ada upaya jegal-menjegal dengan cara demikian.

Namun, lanjut Hasto, jangan kemudian SBY seakan mencari-cari alasan dengan dalih yang secara fakta otentik tidak dapat dipertangungjawabkan.

Kata dia, yang terjadi saat ini, sebuah parpol tak berhasil mengajak parpol lain untuk bekerja sama mengajukan calon, namun membungkusnya seakan-akan ada upaya penjegalan.

“Tetapi ketika seseorang tidak mendapatkan dukungan dari parpol, jangan kemudian dikatakan dijegal," terangnya.

"Jadi, apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya menunjukkan kekhawatiran beliau kalau ada dua pasangan calon kemudian Pak AHY enggak bisa masuk sehingga dikatakan itu instrumen penjegalan. Itu yang harus diluruskan,” jelas Hasto.

Hasto menyampaikan bagaimana PDIP pernah membuka diri untuk bekerja sama dengan PD menjelang periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.

Tepatnya di tahun 2019 saat ada wacana Partai Demokrat ingin bergabung dengan pemerintah.

Saat itu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tak menolaknya. Bahkan, itu sudah disampaikan langsung oleh elite Demokrat Agus Hermanto.

“Saya sampaikan sikap dari PDI Perjuangan tersebut. ‘Monggo sekiranya Pak Agus Hermanto kalau mau bergabung dalam pemerintahan Pak Jokowi’. Lalu diadakan lobi,” ungkap Hasto.

“Pak SBY memainkan lobi ke Gerindra, ke tempat Pak Jokowi, kemudian tidak mengambil keputusan, tiba-tiba Pak SBY berpidato bahwa di dalam kerja sama itu tidak bisa bergabung karena salah satu ketum keberatan. Nah, itu langsung saya bantah,” sambungnya.

Bahkan, lanjut dia, malam hari jelang pendaftaran ke KPU terkait capres-cawapres 2019, pihaknya mendapatkan info bahwa Demokrat akan bergabung. Hasto pun langsung melakukan rapat dengan sekjen parpol lainnya.

“Saya tanyakan, ternyata semua enggak sependapat (menolak Demokrat,red). Karena kerja sama koalisinya sudah cukup menjamin stabilitas pemerintahan itu (tanpa Demokrat, red)," imbuh Hasto.

“Ada Golkar, PPP dan akhirnya penawaran terakhir itu kita tolak. Sebenarnya tidak gabungnya Demokrat bukan karena ada penjegalan tapi karena strategi yang salah,” jelasnya.

Hasto menilai, bahwa tuduhan SBY soal jegal-menjegal itu merupakan bagian dari strategi playing victim (seakan-akan korban, red) yang dimainkan SBY sejak lama.

“Tapi strategi itu kan sudah kuno dan enggak perlu bicara skenario victim lah, naikan elektoral,” tukas Hasto.

Karena itu siapapun calonnya, boleh maju sebagai hak konstitusionalnya. “Hanya saja rakyat ingin tahu prestasinya demikian juga calon lainnya,” pungkasnya.