Daripada jadi Wapres Dipermalukan, Mending Jokowi Dukung Habib Rizieq

Minggu, 18/09/2022 06:59 WIB
Presiden Jokowi dan Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer. (Foto: Megapolitan.antaranews.com/Ist)

Presiden Jokowi dan Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer. (Foto: Megapolitan.antaranews.com/Ist)

Jakarta, law-justice.co - Ketua Jokowi Mania (JoMan), Emanuel Ebenezer buka suara untuk mengkritik wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang digadang-gadang bakal menjadi calon wakil presiden setelah menjabat presiden selama dua periode.

Dia menolak itu. Menurut dia, jauh lebih terhormat Presiden Jokowi mendukung Habib Rizieq Syihab (HRS) sebagai Wapres daripada dipermalukan oleh wacana menjadi Wapres.

"Begitu juga daripada Jokowi jadi wapres, dia dipermalukan, lebih baik dia dukung Habib Rizieq Syihab. Itu lebih terhormat. Tapi kan itu mekanisme demokrasi ya. Soal kalah menangnya," ungkapnya beberapa waktu lalu.

Hal sama dengan wacana Jokowi tiga periode. Menurut dia, jauh lebih baik Presiden Joko Widodo mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden daripada mendukung wacana tiga periode. Menurut dia, hal itu lebih terhormat bagi presiden.

"Daripada ngomong tiga periode, lebih baik Jokowi lebih terhormat dukung Anies aja jadi presiden daripada tiga periode. Terlepas Anies menang atau tidak itu mekanisme Demokrasi," ungkapnya.

Pernyataan keras itu, kata dia, merupakan bentuk penolakan JoMan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Wacana itu, kata dia, jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden.

"JoMan tidak mau ada tawar menawar soal masa jabatan presiden itu. Ingat ya, pasal 7 UUD 1945 dalam pasal itu jelas presiden dan wakil presiden, inget ya Presiden dan Wapres substansinya dibatasi hanya sampai 1 periode dan sekali lagi. Dan pasal itu menjadi pasal kesatuan. Bukan pasal parsial," ungkapnya.

Dia juga mengkritik pernyataan Jubir MK terkait peluang presiden dua periode menjadi Wapres pada Pilpres putaran berikutnya.

"Nah itu makanya dasar hukumnya dimana. Pasalnya mana. Kok diwacanakan lagi. Projo (salah satu relawan Jokowi) juga mengiyakan. Namanya Demokrasi itu menyampaikan pandangan itu tidak salah. Tapi dalam demokrasi itu juga ada batasan pandangan yang tidak boleh," ungkapnya.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar