Bappenas Perlu Tekan Angka Kemiskinan Ekstrem

Sabtu, 17/09/2022 21:00 WIB
Aktivitas warga miskin di Perkampungan Nelayan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Pada era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angka kemiskinan kian meningkat berdasarkan laporan Badan Pusat Statsistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, persentase penduduk miskin cenderung meningkat. Pada masa awal kepemimpinannya, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 3,77% dari total penduduk pada 2017. Robinsar Nainggolan

Aktivitas warga miskin di Perkampungan Nelayan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Pada era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angka kemiskinan kian meningkat berdasarkan laporan Badan Pusat Statsistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, persentase penduduk miskin cenderung meningkat. Pada masa awal kepemimpinannya, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 3,77% dari total penduduk pada 2017. Robinsar Nainggolan

[INTRO]
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menargetkan untuk menghapus tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada tahun 2024. 
 
Sementara hingga Maret 2022, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia memang sudah turun menjadi 2,04 persen, dibandingkan tahun 2021 yang masih di level 2,14 persen. 
 
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin dorong Bappenas sinergikan upaya tekan kemiskinan ekstrem antar Kementerian/Lembaga dan sektor swasta.
 
“Kemiskinan ekstrem merupakan persoalan multidimensi yang memerlukan kerja keras dan libatkan berbagai entitas. Karenanya, perlu ada keterpaduan program antar pusat, daerah hingga organisasi kemasyarakatan dalam mengatasi persoalan ini. Makanya, Bappenas harus mampu mensinergikan berbagai program tersebut dan meramu pendekatan yang komprehensif untuk turunkan kemiskinan ekstrem,” ungkap Puteri melalui keteranganya, Sabtu (17/09/2022).
 
“Karenanya saya ingin menanyakan mengapa hanya 22 desa yang ditentukan Bappenas. Padahal kita ingin mengejar 0 persen angka kemiskinan ekstrim. Seperti apa Bappenas menentukan 22 desa tersebut. Desa mana saja di Jawa Barat yang dipilih dan apakah termasuk daerah yang menjadi konstituen saya,” ujar Puteri.
 
Lebih lanjut, Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar juga berpesan kepada Bappenas untuk terus mendorong keterlibatan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.
 
“Pemerintah sendiri mendorong peran aktif swasta dengan menganggarkan dana CSR untuk atasi angka kemiskinan ekstrem di area sekitar. Namun, hal ini belum optimal karena di daerah pemilihan saya di Karawang yang notabene kawasan industri pun masih terdapat 25 yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Karenanya, Bappenas juga perlu semakin tingkatkan peran serta swasta ini,” tutup Puteri.
 
Sebelumnya dalam Raker Komisi XI DPR bersama Menteri Bappenas/PPN Senin lalu, Suharso Monoarfa menyampaikan beberapa program unggulan dalam Rencana Kerja Tahun 2023, diantaranya pengembangan Model Kolaborasi Lintas Sektor Desa Cemara (Cerdas, Mandiri, Sejahtera) melalui Pengembangan Registrasi Sosial Ekonomi. 
 
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daerah dan desa dalam penghapusan kemiskinan ekstrim pada 22 desa di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur.

(Givary Apriman Z\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar