Kemnaker: BSU Tahap 1 Telah Selesai Disalurkan kepada 4,1 Juta Pekerja

Sabtu, 17/09/2022 17:10 WIB
Menaker Ida Fauziyah dan Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta pada 16 September 2022 (setkab.go.id)

Menaker Ida Fauziyah dan Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta pada 16 September 2022 (setkab.go.id)

Jakarta, law-justice.co - Kemnaker (Kementerian Ketenagakerjaan) RI telah menyalurkan BSU (Bantuan Subsidi Upah) tahap pertama kepada para pekerja yang memenuhi syarat dan telah lolos verifikasi maupun validasi. BSU diberikan supaya para pekerja dapat mempertahankan daya beli untuk memenuhi kehidupan sehari-hari akibat kenaikan harga.

“Di tahap pertama ini dari 4,3 juta yang lolos itu 4.112.052 pekerja, dan sudah selesai kami salurkan pada Rabu lalu. Semuanya sudah kami salurkan kepada 4.112.052,” kata Menaker (Menteri Ketenagakerjaan) Ida Fauziyah, dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (16/9/2022).

Pekerja yang berhak menerima BSU harus memenuhi ketentuan dalam Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) Nomor 10 Tahun 2022.

“Data awal pekerja dengan upah Rp 3,5 juta itu ada 16 juta (pekerja). Kemudian setelah kami lakukan pemadanan, estimasinya sebesar 14.639.675 pekerja. Pekerja mendapatkan subsidi upah sebesar Rp600.000 yang dibayar sekaligus,” kata Ida, sapaannya.

Lantas, apa saja syarat penerima BSU?

Berikut adalah syarat penerima BSU, dikutip dari setkab.go.id:

  1. WNI (Warga Negara Indonesia), dibuktikan dengan kepemilikan NIK (Nomor Induk Kependudukan);
  2. Peserta aktif jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai bulan Juli 2022;
  3. Mendapatkan gaji atau upah sebanyak Rp 3,5 juta, pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah dengan minimum upah provinsi atau kabupaten/kota.

Meski begitu, pekerja yang mendapatkan gaji di atas Rp 3,5 juta masih bisa memperoleh BSU dengan ketentuan besaran gaji yang diterimanya masih senilai dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota.

“Misalnya, contoh upah minimum teman-teman pekerja di DKI upah minimumnya Rp 4,7 juta, maka mereka tetap berhak mendapatkan BSU. Karena yang diberikan BSU di samping batas atasnya upah Rp 3,5 juta atau senilai dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota,” jelas Ida.

Ida menegaskan, penyaluran BSU ini berbeda dari tahun lalu yang diberlakukan hanya bagi wilayah PPKM level 1. BSU tahun ini berlaku secara nasional dan diprioritaskan bagi para pekerja yang belum menerima program bantuan sosial apapun, seperti Kartu Prakerja, PKH (Program Keluarga Harapan), serta Banpres (Bantuan Presiden) Produktif Usaha Mikro. Selain itu, BSU ini dikecualikan bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri (Kepolisian RI).

“Kami sudah menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan. Yang lolos seleksi di BPJS itu 5.099.915. Kemudian kami lakukan screening sesuai dengan peraturan yang kami buat tadi, akhirnya yang lolos itu 4.361.792 pekerja. Setelah itu, ada verifikasi dan validasi dari perbankan dan tidak lolos 249.740 pekerja,” ujarnya.

Ida menjelaskan, para calon penerima BSU yang tidak lolos disebabkan yang bersangkutan tidak memiliki rekening Bank Himbara (Bank Mandiri, BRI, BTN, atau BNI). Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan dua pilihan, yaitu membantu para calon penerima BSU membuka rekening bank Himbara atau penyaluran BSU dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

“Hari ini kami menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 2.406.915. Seperti pada tahap pertama, kami padankan dengan data penerima program yang lain dan kami padankan juga apakah mereka PNS atau TNI-Polri. Setelah itu, seperti biasa pada minggu depan, setelah selesai verifikasi, validasi, maka tahap kedua akan kami salurkan,” kata Ida.

Ia menegaskan, pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap kendala-kendala yang terjadi dalam proses penyaluran BSU tersebut. Rata-rata BSU tahap pertama tidak bisa disalurkan karena penerima bantuan tidak memiliki nomor rekening Bank Himbara atau nomor rekeningnya salah input.

“Kami masih punya waktu untuk memperbaikinya, baik diperbaiki oleh pekerjanya maupun atas masukan dari perusahaan. Rata rata satu, karena tidak memiliki nomor rekening Himbara atau nomor rekening Himbaranya sudah mati. Nanti ada verifikasi lanjutan,” pungkasnya.

(Amelia Rahima Sari\Yudi Rachman)

Share:




Berita Terkait

Komentar