Putin Terancam di Lengserkan, 84 Pejabat Teken Petisi Desak Mundur

Rabu, 14/09/2022 20:00 WIB
Putin dan Warganya (Sputnik Via Reuters)

Putin dan Warganya (Sputnik Via Reuters)

Jakarta, law-justice.co - Puluhan deputi kota dari Moskow dan St. Petersburg telah meminta Presiden Vladimir Putin untuk mengundurkan diri dalam sebuah surat terbuka yang diterbitkan Senin, 12 September 2022.

Seruan agar Presiden Rusia mundur muncul di tengah klaim kecurangan suara dalam pemilihan lokal dan regional akhir pekan ini serta kemajuan besar-besaran oleh pasukan Kyiv yang menandai kemunduran terbesar bagi invasi Moskow ke Ukraina.

“Tindakan Presiden Putin merugikan masa depan Rusia dan warganya. Kami menuntut pengunduran diri Vladimir Putin dari kantor Presiden Federasi Rusia,” demikian bunyi petisi yang dibagikan di Twitter oleh Ksenia Torstrem, seorang deputi distrik Semyonovsky di St. Petersburg, dikutip dari Moskow Times, Rabu (14/9/2022)

Menurut Torstrem, selain dirinya 84 orang lainnya menandatangani petisi pada Senin. Sehari sebelumnya pada Minggu, 11 September 2022, Anggota dewan St Petersburg lainnya, Kunin Vasily Evgenievich, dengan berani mengajukan petisi untuk pemakzulan Putin atas dasar pengkhianatan. Ia juga menyalahkan Putin karena melemparkan Rusia ke dalam isolasi internasional sambil menyoroti represi rezim yang dianggap otoriter.

Seruan dari para deputi agar Putin mundur awalnya muncul minggu lalu setelah Dmitry Palyuga, seorang deputi dari distrik Smolninskoye, St. Petersburg. Ia meminta Duma Negara untuk mengadili presiden dengan tuduhan pengkhianatan atas invasinya ke Ukraina.

Kremlin tidak pernah secara terbuka menanggapi kabar penggulingan Putin. Namun Kantor Presiden Rusia biasanya bersikap tegas terhadap suara berbeda.

Palyuga dipanggil ke kantor polisi dengan tuduhan "mendiskreditkan" tentara Rusia, tetapi kemudian dibebaskan. Penandatangan petisi kemarin menempatkan para politisi tersebut pada risiko hukuman di bawah undang-undang yang disahkan tak lama setelah Rusia menginvasi Ukraina. Hukum itu diberlakukan untuk melarang hampir semua perbedaan pendapat anti-perang.

Sebelumnya, pengawas pemilu independen Golos melaporkan lusinan kasus pengisian surat suara, intimidasi, pembelian suara, dan kesalahan pencatatan suara setelah kandidat pro-Kremlin memenangkan pemilihan lokal dan regional Rusia.

Sementara di medan peperangan, Rusia dilaporkan tengah menderita. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukannya berhasil merebut kembali 6.000 kilometer persegi wilayahnya dari Rusia dalam serangan balasan bulan ini. Kemenangan ini menandai kekalahan terburuk Moskow dalam perang Rusia Ukraina yang berlangsung hampir tujuh bulan itu.

“Sejak awal September, tentara kami telah membebaskan 6.000 kilometer persegi wilayah Ukraina di timur dan selatan. Kami bergerak lebih jauh,” kata Zelensky dalam pidato hariannya, Senin, 12 September 2022, seperti dilansir Reuters.

 

(Devi Puspitasari\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar