Bandara Kertajati Sepi, Adhie: Contoh Infrastruktur Tak Tepat Sasaran!

Kamis, 08/09/2022 16:37 WIB
Sejak diresmikan pada Mei 2018, Bandar Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, yang menelan biaya Rp 2,6 ini sepi penerbangan dan myaris tidak ada penerbangan. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, alasan utama bandara itu sepi adalah persoalan aksesabilitas, akses yang sulit dijangkau. Pemerintah berencana menjadikan sebagai kawasan perawatan pesawat (Maintenance, Repair, Overhaul/ MRO). Nantinya akan digunakan untuk perawatan pesawat TNI, Polri, juga BNPB. Robinsar Nainggolan

Sejak diresmikan pada Mei 2018, Bandar Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, yang menelan biaya Rp 2,6 ini sepi penerbangan dan myaris tidak ada penerbangan. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, alasan utama bandara itu sepi adalah persoalan aksesabilitas, akses yang sulit dijangkau. Pemerintah berencana menjadikan sebagai kawasan perawatan pesawat (Maintenance, Repair, Overhaul/ MRO). Nantinya akan digunakan untuk perawatan pesawat TNI, Polri, juga BNPB. Robinsar Nainggolan

Jakarta, law-justice.co - Banyak kalangan yang menyesalkan soal sepinya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, yang disebut-sebut menghabiskan dana triliunan rupiah.

Bahkan menurut Koordinator Indonesia bersih (KIB), M Adhie Massardi, belum banyak masyarakat Jawa Barat yang merasakan langsung manfaat dari Bandara tersebut.

Dia menilai, proyek tersebut merupakan contoh dari pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi tidak tepat sasaran.

Namun, proyek yang dinilainya tidak tepat sasaran tersebut justru tetap diteruskan oleh pemerintah.

“Ini contoh pembangunan infrastruktur yang tidak tepat sasaran, habiskan dana utangan ratusan triliun rupiah, eh malah yang diterus-teruskan,” kata Adhie Massardi lewat akun twitter pribadinya.

Di sisi lain, Jurubicara Presiden keempat RI Abdurrachman Wachid atau Gus Dur itu lantas menyesalkan kebijakan pemerintah yang justru menarik subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang itu membebani rakyat.

Sialnya, pemerintah malah meneruskan proyek yang tidak tepat sasaran itu. Tetapi, rakyat Indonesia lagi yang menjadi korban dari kebijakan tersebut dengan kenaikan harga BBM.

“Subsidi BBM yang tak seberapa tapi banyak bermanfaat bagi rakyat malah dikurangi terus-terusan. Batalkan kenaikan BBM!” pungkasnya.

 

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar