Rahasia Umum `Hubungan Retak` Panglima TNI Andika dan KSAD Dudung (2)

law-justice.co - Panglima Andika membantah isu ketidakharmonisan, dan mengatakan ia hanya menjalankan tugas pokok fungsinya sesuai peraturan perundangan.

“Saya hanya menjalankan tugas pokok fungsi saya, dan sesuai peraturan perundangan. Manakala itu diterima berbeda A, B, C, yaitu terserah bagaimana yang menyikapi. Tapi tetap melakukan tugas pokok fungsi saya sesuai dengan peraturan perundangan,” katanya kepada wartawan.

Ditanya apakah selama ini ada perbedaan visi atau pendapat dengan KSAD Dudung, ia menjawab: “Dari saya tidak ada, karena semua yang berlaku sesuai peraturan perundangan tetap berlaku selama ini. Jadi nggak ada yang kemudian berjalan berbeda.”

Sementara itu Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengaku mendapat penjelasan langsung dari KSAD Dudung bahwa hubungannya dengan Panglima Andika baik-baik saja.

KSAD Dudung Abdurrachman dan Mayjen Prantara Santosa staf khusus KSAD dan hingga beberapa hari lalu menjabat sebagai juru bicara TNI, namun tidak ada komentar.

Direktur lembaga Imparsial, Gufron Mabruri, mengatakan dugaan masalah ketidakharmonisan antara pimpinan TNI perlu segera ditangani sebelum berdampak pada Komando TNI dan akhirnya mengganggu fungsi dan tugas angkatan bersenjata itu.

“Kalau kita bicara hierarki, Panglima TNI adalah pimpinan tertinggi yang tentu saja menjadi penting memiliki satu garis komando yang solid dari atas sampai bawah. Nah, ketika terjadi ketidakharmonisan dengan pimpinan lain, maka tentu saja ini akan berdampak ke komunikasi koordinasi di tubuh TNI,” katanya kepada BBC News Indonesia.

Gufron menambahkan, urusan ini harus diselesaikan secara internal dan jangan sampai dibawa ke ranah politik karena akan semakin memperkeruh keadaan.

“Ketika misalnya isu ketidakharmonisan itu ditarik ke ranah eksternal, selalu akan ada ruang potensi masuknya aktor-aktor untuk mempolitisasi dinamika isu tersebut di luar. Itu jadi objek politisasi dan saya kira itu akan semakin memperuncing,” imbuhnya.