Berhasil Redam Kerusuhan, Perdana Menteri Irak Dipuji AS

Jum'at, 02/09/2022 05:00 WIB
Krisis Politik Irak (Net)

Krisis Politik Irak (Net)

Irak, law-justice.co - Presiden Amerika Serikar Joe Biden pada Rabu (31/8/2022), bertelepon dengan Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kadhimi. Pembicaraan kedua kepala negara itu dilakukan setelah pecah kekerasan pada pekan ini di Ibu Kota Baghdad.

“Presiden memuji kepemimpinan Perdana Menteri Kadhimi selama ketegangan terjadi dan kekerasan lebih dari 24 jam pada awal pekan ini,” demikian keterangan Gedung Putih, yang menambahkan kedua kepala negara sepakat untuk kembali berkomunikasi pada beberapa pekan ke depan.

Kondisi Ibu Kota Bagdad memburuk setelah terjadi bentrok antara kelompok-kelompok muslim syiah atau persisnya usai Moqtada al-Sadr mengumumkan dia angkat kaki dari panggung politik Irak. Sadr adalah ulama yang cukup berpengaruh di Irak.

Sadr memilih meninggalkan politik Irak setelah para pemimpin syiah dan partai-partai di Irak dianggap gagal mereformasi sistem Pemerintahan Irak. Amerika Serikat menganggap kerusuhan itu sangat mengganggu.

Pendukung ulama Syiah Irak Moqtada al-Sadr berhasil merobohkan penghalang beton selama protes terhadap korupsi, di Baghdad, Irak 30 Juli 2022. Irak selama 289 hari tanpa pemerintahan hingga akhirnya Perdana Menteri Nouri al-Maliki mendapat masa jabatan periode kedua.


Kerusuhan di Irak mereda pada Selasa, 30 Agustus 2022, setelah Sadr meminta para pengikutnya untuk berhenti berunjuk rasa. Aksi protes dilakukan di jantung Kota Bagdad dan memakan korban 22 orang tewas.


“Biden dan Perdana Menteri Irak menyambut baik kembalinya kondisi aman di jalan-jalan dan menyerukan para pemimpin daerah agar mau berdialog, di mana hal ini sejalan dengan konstitusi Irak,” demikian keterangan Gedung Putih.

Presiden Biden memuji kinerja aparat keamanan Irak dan menyampaikan belasungkawa pada para keluarga korban tewas dalam kerusuhan pekan ini. Nama Sadr sama sekali tidak disebut oleh Gedung Putih.

Irak sudah 10 bulan mengalami kebuntuan politik atau persisnya sejak pemilu anggota parlemen. Presiden Irak Barham Salih sudah memperingatkan kalau krisis ini belum berakhir dan meminta agar dilakukan pemilu dini.

 

(Devi Puspitasari\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar