BBM-Pensiun PNS Dianggap Beban Negara, Pemerintah Disebut Tak Kreatif

Jakarta, law-justice.co - Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, bahwa BBM subsidi dan pensiunan PNS membebani negara dan APBN menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dianggap semakin membaik tak lebih dari sekadar gimmick.

Demikian pandangan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menanggapi pernyataan Sri Mulyani yang menyebut bahwa BBM subsidi menguras APBN dan dana pensiunan PNS menjadi beban negara.

"Saya kira sangat tidak sebanding dengan laju pertumbuhan ekonomi yang dinilai semakin hari semakin baik," ujar Saiful, dikutip dari RMOL, Rabu (31/8/2022)

"Terhadap adanya rencana kenaikan harga BBM, dan pensiunan dikatakan membebani APBN tentu hal tersebut bertolak belakang dengan gembar gembor pemberitaan yang menyatakan laju perekonomian yang terus bangkit," sambungnya.

Sehingga publik, kata Saiful, melihat adanya kecenderungan yang bertolak belakang dengan kenyataan sesungguhnya. Di mana menurut pemerintah laju perekonomian meningkat, namun di sisi lain APBN merasa terganggu dengan adanya subsidi BBM dan dana pensiun PNS.

"Saya kira ini salah bentuk ketidakkreatifan pemerintah dalam mengatasi berbagai problem bangsa, mereka hanya memanfaatkan jalan pintas untuk mengatasi problem bangsa dengan cara mencabut subsidi atau merasa terbebani dengan dana pensiun," pungkas Saiful.