Sri Mulyani Sebut Awan Gelap Selimuti Ekonomi RI, ini Penyebabnya

Jakarta, law-justice.co - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa terdapat `awan gelap` yang menyelimuti perekonomian Indonesia berupa tekanan inflasi hingga risiko pelemahan ekonomi, padahal kinerja yang positif sudah terjadi pada semester I/2022.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang jawaban pemerintah atas pandangan um fraksi-fraksi DPR terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 dan Nota Keuangannya.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah mendesain RAPBN dengan dasar optimisme, yakni capaian kinerja perekonomian yang baik pada semester I/2022. Pertumbuhan ekonomi kuartal II/2022 mampu mencapai 5,44 persen atau termasuk yang tertinggi di Asean, juga inflasi di angka 4,94 persen yang relatif moderat dari negara-negara lain.

Meskipun begitu, dia menilai bahwa terdapat risiko yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia pada paruh kedua tahun ini dan 2023. Risiko itu terutama berasal dari tekanan eksternal yang merembet ke aktivitas ekonomi domestik. "Kita tetap menjaga kewaspadaan tinggi karena awan tebal dan gelap dalam bentuk inflasi, kenaikan suku bunga, pengetatan likuiditas, dan pelemahan ekonomi, serta ketegangan geopolitik bahkan mulai melanda Eropa perekonomian, Amerika Serikat, dan China," ujar Sri Mulyani pada Selasa (30/8/2022).

Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan rambatan negatif ke seluruh dunia, dalam bentuk krisis pangan dan energi yang memacu lonjakan harga. Kenaikan suku bunga pun mencekik negara-negara berkembang karena terjadi arus modal keluar. 

"Ini berpotensi melemahkan nilai tukar dan memaxa suku bunga disesuaikan ke atas. Dampak rambatan global ini dapat mengancam ekonomi Indonesia dalam bentuk tekanan harga [inflasi], pelemahan permintaan dan pertumbuhan ekonomi," katanya.

Sri Mulyani menilai bahwa di tengah kondisi tersebut, keuangan negara harus menjadi bantalan atas berbagai global guncangan. Hal tersebut harus tetap berjalan di tengah tuntutan konsolidasi fiskal, yakni pengembalian defisit APBN di bawah 3 persen pada tahun depan.