Lebih Longgar, Naik Pesawat Tak Perlu Gunakan PCR dan Antigen

Selasa, 30/08/2022 08:35 WIB
Bandara Soekarno Hatta (Law-Justice/Robinsar Nainggolan)

Bandara Soekarno Hatta (Law-Justice/Robinsar Nainggolan)

Jakarta, law-justice.co - Terhitung mulai Senin (29/8/2022) kemarin, pengguna jasa penerbangan dalam negeri mendapat kelonggaran dalam bepergian. Masyarakat tidak diharuskan menunjukan hasil negatif RT-PCR saat hendak bepergian mengenakan pesawat terbang.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran alias SE Nomor 82 Tahun 2022 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dalam Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Covid-19.


Nur Isnin Istiartono selaku Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara menjelaskan, SE tersebut diterbitkan untuk mempermudah Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang menggunakan pesawat.

“PPDN tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau antigen dan dapat melakukan perjalanan dalam negeri dengan protokol kesehatan yang ketat,” katanya.

Kata dia, PPDN tetap disyaratkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

Usia 18 tahun ke atas, wajib telah mendapatkan vaksin dosis ketiga (booster);

PPDN berstatus warga negara asing (WNA), yang berasal dari perjalanan luar negeri dengan usia 18 tahun ke atas, wajib telah mendapatkan vaksin dosis kedua;

  • Usia 6-17 tahun wajib telah mendapatkan vaksin dosis kedua;
  • Usia 6-17 tahun berasal dari perjalanan luar negeri dikecualikan dari kewajiban vaksinasi; dan
  • Usia di bawah 6 tahun dikecualikan terhadap syarat vaksinasi, namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping, yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi COVID-19.

Bagi PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau komorbid, dikecualikan dari syarat vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau antigen, namun wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

Ia menegaskan, ketentuan edaran ini juga dikecualikan bagi PPDN pengguna angkutan udara perintis, termasuk penerbangan di wilayah perbatasan, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan pelayanan terbatas.

“Kapasitas angkut pesawat udara (load factor), terminal bandara, dan operasional bandara dapat dilaksanakan 100 persen,” ungkapnya.

 

(Devi Puspitasari\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar