Subsidi BBM hingga Listrik Boncos, Jokowi Diminta Tunda Pembagunan IKN

Senin, 15/08/2022 14:52 WIB
Presiden Jokowi saat ke IKN Nusantara (detik)

Presiden Jokowi saat ke IKN Nusantara (detik)

Jakarta, law-justice.co - Pakar Sosiologi Politik, Musni Umar mengatakan dalam kondisi sulit, baik dalam bidang politik dan ekonomi yang sedang dialami oleh negeri ini.

Terutama kata dia, setelah pemerintah melempar wacana akan menaikkan harga BBM jenis pertalite. Sebaiknya pemerintah bijak dengan nasib rakyat Indonesia.

Musni Umar mengatakan ada baiknya pemerintah menunda proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), sebab subsidi yang harus ditanggung pemerintah sangat memberatkan anggaran negara.

"Kita menghadapi situasi yang tidak mudah. Subsidi BBM dan listrik sudah Rp502 triliun. Solusi tidak banyak. Pertalite naik dan sebaiknya pembangunan IKN ditunda," katanya dikutip dari twitter pribadinya @musniumar Jumat (12/8/2022).

Menurut Rektor Universitas Ibnu Chaldun ini, pemerintah juga harus memiliki strategi pangan yang baik. Pasalnya ditengah ancaman krisis pangan yang melanda dunia.

Indonesia kedepan tidak boleh lagi mengandalkan impor. Karena itu sudah saatnya pemerintah mengusahakan program swasembada pangan.

"Kita tidak mungkin lagi kita impor.Tetapi kita harus bertumpu pada pada petani kita, memberikan subsidi, mendorong dan memberi semangat pada mereka bercocok tanam sehingga kita bisa keluar dari kesulitan dan kondisi dunia yang tidak aman," tambahnya.

Musni berharap pemerintah sedikit menurunkan egonya untuk bijak dalam menjalankan berbagai progam dan kebijakan.

Terutama menunda dan mengalihkan anggaran IKN di Kutai Kalimantan Timur untuk subsidi BBM dan Listrik.

 

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar