Pakar Desak DPR Segera Sahkan RKUHP

Minggu, 14/08/2022 21:34 WIB
Ilustrasi Pasal penghinaan presiden di RKUHP (Tribun)

Ilustrasi Pasal penghinaan presiden di RKUHP (Tribun)

[INTRO]
Rencana pengesahan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang yang sempat tertunda pada 2019 lalu mendapat dukungan dari berbagai kalangan. 
 
Para pemuka agama, wakil rakyat, hingga pakar hukum menilai bangsa Indonesia membutuhkan hukum pidana baru yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. RKUHP adalah salah satu RUU peninggalan DPR periode 2014-2019 yang batal disahkan pada hari-hari terakhir. 
 
Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Benny Riyanto menyatakan, RKUHP baru penting untuk mengikuti pergeseran paradigma dalam ajaran hukum pidana. 
 
Yaitu dari paradigma keadilan retributif yakni, balas dendam dengan penghukuman badan, menjadi paradigma keadilan yang mencakup prinsip-prinsip keadilan korektif (bagi pelaku), restoratif (bagi korban), dan rehabilitatif (bagi keduanya).
 
Mantan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM ini menuturkan, tertundanya pengesahan RUU KUHP pada 2019 terjadi lantaran protes terhadap minimnya pelibatan partisipasi publik dan beberapa pasal kontroversial. 
 
Menjawab protes publik, Benny memastikan selama penyusunan RKUHP pemerintah sudah banyak melaksanakan sosialisasi ke berbagai ibu kota provinsi melalui kegiatan diskusi dan seminar. 
 
“Pembentukan RKUHP sudah memenuhi asas meaningful participation atau partisipasi yang bermakna,” katanya. 
 
Partisipasi yang bermakna mencakup tiga unsur, yaitu hak untuk didengar, hak untuk mendapat penjelasan, dan hak untuk dipertimbangkan. 
 
Benny menyebut, beberapa rumusan norma dalam RKUHP telah pula mengakomodasi masukan dari masyarakat sipil. 
 
Contohnya adalah rumusan norma dalam pasal tentang penodaan agama dan aborsi. Selain itu RKUHP juga memasukkan norma terkait tindak pidana khas Indonesia, misalkan menyatakan diri memiliki kekuatan gaib yang dapat mencelakakan orang lain. 
 
RKUHP juga mengakomodasi nilai-nilai budaya bangsa. Dalam RKUHP Pasal 477 contohnya, terjadi perluasan norma yang selaras dengan nilai-nilai budaya bangsa, yaitu bahwa persetubuhan dengan anak di bawah umur 18 tahun, walaupun dengan persetujuan, dikategorikan perkosaan. 
 
“Bahkan perbuatan cabul tertentu juga dianggap perkosaan. Tapi hal yang paling penting dalam RUU KUHP adalah memasukkan norma yang melindungi Pancasila,” ucapnya. 
 
Alhasil, Benny menyebutkan, berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, substansi RKUHP sudah sangat ideal sebagai basis norma hukum pidana nasional. 
 
“Maka perlu segera disahkan, mengingat anggota DPR pada tahun 2022 ini masa sidangnya tinggal dua kali lagi,” katanya. 
 
Benny Riyanto mengatakan RKUHP sengat ideal sebagai basis norma hukum pidana nasional. Dia mendorong DPR segera mengesahkan belied baru hukum pidana. 
 
“Mengingat DPR pada 2022 menyisakan dua masa sidang dan andaikata ada ketidak kelengkapan dari RKUHP masih tersedia mekanisme revisi undang-undang bahkan kalau ada norma yang dianggap keliru bisa melalui uji di Mahkamah Konstitusi,” tutupnya.

(Givary Apriman Z\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar