Kuasa Hukum Brigadir J Desak Jokowi Suruh PPATK Usut Rekening Sambo

Jakarta, law-justice.co - Kuasa Hukum Keluarga Brigpol Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri aliran rekening mantan Kadiv Propam, Irjen Ferdy Sambo.

Pasalnya kata dia, baru-baru ini muncul sorotan saat Ferdy Sambo menjabat sebagai Kepala Satgas khusus (Kasatgassus) Merah Putih.

Adapun Satgassus Merah Putih ini kata dia disorot lantaran sifatnya non struktural di internal Polri, hingga sumber anggarannya dipertanyakan.

“Presiden agar turut campur, supaya PPATK terlibat untuk melacak semua rekening mereka itu,” kata Kamaruddin.

Adapun tugas yang dilakukan Satgassus Merah Putih tersebut ialah yang menjadi atensi pimpinan. Bisa menangani kasus baik dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu kasus narkotika, korupsi, pencucian uang hingga judi.

Oleh karena itulah, Kamaruddin menduga motif di balik tewasnya Brigpol Yosua Hutabarat alias Brigadir J bersinggungan dengan tugas Satgassus yang menangani kasus narkotika, korupsi, pencucian uang hingga judi itu sendiri.

"Ada yang beri informasi ke saya. Jadi ya itu berkaitan dengan tata kelola sabu," kata Kamaruddin.

Terkait hal ini, Mantan presenter TV Rahma Sarita dalam video yang beredar mengulas Satgas yang dibentuk oleh Tito Karnavian saat menjabat sebagai Kapolri itu.

Satgassus Merah Putih ini, ungkap Rahma, juga sempat dipertanyakan sumber anggarannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI lantaran tidak menggunakan anggaran dinas melainkan mencari dari sumber lain.

“Masyarakat tidak tahu sumber (anggaran) darimana. Bahkan katanya PPATK pun tidak tahu aliran sumber dana di Satgassus Merah Putih ini,” ungkap Rahma.

“Inilah yang membuat muncul spekulasi di tengah masyarakat, terutama netizen bahwa Satgassus ini sudah menjadi semacam mesin uang di Mabes (Polri) karena menjadi backup kasus-kasus besar terutama judi online,” ujar Rahma.