Suntikan Modal Rp7,5 T Segera Cair, ini Ambisi Awal Garuda

Jakarta, law-justice.co -  Pemerintah memastikan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 7,5 triliun akan segera dicairkan.

Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Susiwijono menjelaskan, pencairan PMN untuk Garuda Indonesia sudah dibahas dan akan segera diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan hukumnya.

"Tadi sudah dibahas, kemudian akan segera dikejar. PMN itu kan perlu PP, PP-nya akan kita kejar untuk kita selesaikan segera, dalam waktu dekat ini. Kalau PP kan perlu waktu, tapi paling tidak di bulan-bulan ini," jelas Susiwijono di kantornya, Rabu (10/8/2022).

Sebagai langkah awal membuat neraca keuangan Garuda kembali positif pasca kemenangan dalam PKPU, Garuda Indonesia akan melaksanakan penerbitan saham baru alias right issue tahun ini.

Right issue tersebut akan dilaksanakan selama dua kali. Right issue pertama dilakukan pada Kuartal-III 2022 dengan proses penginjeksian Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp7,5 triliun.

Kemudian, right issue yang kedua kemungkinan akan dilakukan pada akhir tahun, dengan harapan ada pihak swasta yang masuk sehingga ekuitas Garuda positif.

Right issue itu kemudian bakal berdampak pada kepemilikan saham pemerintah di Garuda Indonesia. Saat ini porsi saham pemerintah di Garuda Indonesia adalah 60,54%, PT Trans Airways 28,27%, dan publik 11,19%.

Right issue yang pertama akan membuat saham pemerintah di maskapai pelat merah tersebut bertambah menjadi 65%. Namun, angka tersebut bakal berkurang setelah right issue kedua akibat masuknya investor swasta. Kepemilikan pemerintah di Garuda akan menurun kepemilikannya menjadi 51% setelah right issue yang kedua.

Adapun pada Kuartal I-2022 Garuda Indonesia berhasil mencatat penurunan kerugian hingga US$ 224,14 juta, menyusut 42% dibandingkan dengan Kuartal I-2021 yang sebesar US$ 385,36 juta.

Capaian tersebut berhasil diraih dengan adanya penurunan beban usaha Perusahaan di awal tahun 2022 ini yang tercatat US$ 526,34 juta pada kuartal pertama 2022, di mana pembukuan beban usaha tersebut lebih rendah 25% dari catatan beban usaha tahun lalu sebesar US$ 702,17 juta.

Pada periode kuartal I-2022 tersebut Garuda Indonesia juga mencatatkan konsistensi pendapatan usaha yang berada di kisaran US$ 350 juta dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Raihan pendapatan usaha tersebut berasal dari segmen penerbangan berjadwal yang menjadi kontribusi terbesar dengan total mencapai US$ 270,57 juta, disusul penerbangan tidak berjadwal dan lainnya masing-masing sebesar US$ 24,07 juta dan US$ 55,50 juta.

Pemerintah menargetkan Garuda Indonesia mulai memiliki neraca keuangan dengan ekuitas positif tahun depan. Hal itu seiring dengan keberhasilan Garuda Indonesia memenangi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang alias PKPU.

PMN untuk BTN

Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian juga memastikan penggelontoran penyertaan modal negara (PMN) akan diberikan kepada PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

Pada Rabu (10/8/2022) sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju melakukan rapat koordinasi untuk membahas penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN) ke sejumlah BUMN.

Adapun menteri yang hadir di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, di tahun ini PMN akan diberikan kepada 3 BUMN. Di antaranya untuk PT Garuda Indonesia (Persero), PT Waskita Karya, dan BTN.

"PMN akan diberikan kepada 3 BUMN yakni Garuda, Waskita Karya, dan BTN," jelas Airlangga kepada wartawan.

Kendati demikian, kata Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, mengenai besaran berapa PMN yang akan digelontorkan pemerintah kepada BTN masih terus didiskusikan oleh pemerintah.

Susiwijono menjelaskan angka PMN yang digelontorkan. Untuk Garuda Indonesia PMN sebesar Rp 7,5 triliun, Waskita Karya Rp 3 triliun. Namun, besaran PMN BTN masih terus dievaluasi.

"BTN angkamya masih perlu dievaluasi lagi. Hari ini kebetulan bahas 3 BUMN. Yang Garuda sudah disetujui, yang Waskita Karya sudah disetujui, yang BTN perlu didalami lagi," jelas Susiwijono dalam kesempatan yang sama.

Sebelumnya, Komisi VI DPR telah menyetujui usulan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberikan PMN sebesar Rp 2,98 triliun pada bank spesialis kredit perumahan tersebut tahun ini.

Menurut hitungan BTN, setiap penambahan modal sebesar Rp 1 triliun maka akan menghasilkan kemampuan mendorong penyaluran kredit sekira Rp 12 triliun.

Dengan rencana PMN Rp 2,98 triliun yang mewakili 60% saham pemerintah di BTN maka total tambahan modal yang bisa didapat perseroan dari rights issue akan mencapai sekitar Rp 4,9 triliun.

Sehingga tambahan PMN yang diberikan pemerintah itu bisa dileverage ke dalam penyaluran kredit hingga Rp 58,8 triliun. Angka itu didapat dengan mengalikan Rp 4,9 triliun dengan Rp 12 triliun.