ESDM Ungkap Subsidi Bengkak Rp 502 T, Harga BBM Berpotensi Naik?

Jakarta, law-justice.co - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif masih belum memberikan kepastian soal kenaikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar. Meskipun, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah mengungkit beban subsidi BBM yang telah membengkak hingga Rp 502 triliun.

"Belum-belum (ada rencana kenaikan), kami masih mengevaluasi perkembangan," kata dia usai sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/8/2022) kemarin.

Saat dikonfirmasi soal beban subsidi yang disingungg Jokowi, Arifin mengakui harga minyak dunia memang akan terus berada di level yang tinggi bisa eskalasi global terus berjalan seperti saat ini. "Kami berharap tensi bisa mereda," kata dia.

Sehingga, kata dia, jangan sampai Indonesia masuk fase resesi. "Sekarang dijaga nih, supaya inflasi jangan tinggi, kami jaga struktur energi dan juga pangan," kata dia.

Dalam beberapa waktu terakhir, harga minyak mentah dunia terus meningkat naik. Per 8 Agustus, Minyak Brent bercokol di harga US$ 95,12 per barel dan minyak West Texas Intermediate (WTI) US$ 89,16 per barel.

Kenaikan terjadi di tengah meningkatnya eskalasi konflik global, dari Perang Rusia-Ukraina hingga ketegangan Cina-Taiwan. Di tengah situasi ini, Jokowi menyatakan anggaran APBN kini sudah terlalu besar dan menembus angka Rp 502 triliun.

Subsidi BBM itu telah membengkak dari sebelumnya di Rp 170 triliun. Ia menyebutkan tidak ada negara selain Indonesia yang sanggup menanggung beban subsidi BBM sebesar itu.

"Perlu kita ingat subsidi terhadap BBM itu sudah sangat terlalu besar, dari Rp 170-an (triliun) sekarang sudah Rp 502 triliun," kata Jokowi dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan 77 Tahun Indonesia Merdeka seperti dikutip YouTube Setpres, dilihat Selasa (9/8/2022)

Di sisi lain, tiga jenis BBM non-subsidi sudah resmi mengalami kenaikan harga sejak 3 Agustus. Mulai dari Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Sehingga, muncullah isu BBM bersubsidi juga akan ikut dinaikkan.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono sempat menyebut pemerintah terus mewaspadai potensi kenaikan, inflasi terutama jika harga minyak dunia tidak bisa kembali turun dan masih di atas US$ 100 per barrel. "Sebab, dari sisi fiskal, pemberian subsidi energi semakin terbatas. Sehingga tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan penyesuaian harga," kata dia.

Tapi soal kemungkinan harga BBM bersubsidi tahun ini akan naik, jawaban Arifin masih sama. "Ya itu yang seperti saya bilang, kami evaluasi, dan kemudian tepat sasaran," ujarnya.

Adapun kebijakan yang akan segera diambil Arifin yaitu membatasi pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Caranya lewat revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Beleid tersebut rampung akhir bulan ini. "Iya, ini lagi dibahas," kata dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut subsidi energi, yang tahun ini mencapai Rp 502 triliun, masih akan sangat besar sampai tahun depan. "Nanti angka finalnya akan disampaikan oleh Bapak Presiden," kata dia yang juga ikut rapat kabinet.