Soal Ferdy Sambo, Menko Mahfud: Pemeriksaan Etik Mudahkan Usut Pidana!

Minggu, 07/08/2022 12:15 WIB
Menkopolhukam, Mahfud MD. (Foto: Polhukam.go.id)

Menkopolhukam, Mahfud MD. (Foto: Polhukam.go.id)

Jakarta, law-justice.co - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyatakan bahwa penyelesaian perkara pelanggaran etik mantan Kadiv Propam, Irjen Ferdy Sambo mempermudah pengusutan pidana.

Pernyataan ini disampaikan Menko Mahfud lewat akun media sosialnya, Minggu 7 Agustus 2022.

Seperti diketahui, Irjen Ferdy Sambo dibawa ke Mako Brimob terkait pelanggaran etik menyangkut kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J.

Mahfud mulanya mengonfirmasi kabar Sambo dibawa untuk pemeriksaan etik.

Dia menjelaskan, hukum pelanggaran etik dan pelanggaran pidana bisa sama-sana jalan sehingga tidak harus saling menunggu dan tidak bisa saling meniadakan.

"Artinya, kalau seseorang dijatuhi sanksi etik bukan berarti dugaan pidananya dikesampingkan. Pelanggaran etik diproses, pelanggaran pidana pun diproses secara sejajar," ujarnya.

Dia memberikan contoh terkait etik dan pidana ini seperti kasus mantan hakim MK Akil Mochtar.

Ketika Akil Mochtar ditahan karena sangkaan korupsi setelah di-OTT maka tanpa menunggu selesainya proses pidana, pelanggaran etiknya diproses.

Akil Mochtar kemudian diberhentikan dulu dari jabatannya sebagai hakim MK melalui sanksi etik. "Itu mempermudah pemeriksaan pidana karena dia tidak bisa cawe-cawe di MK," ujar Mahfud.

Mahfud Md menyebut beberapa lama setelah sanksi etik dijatuhkan barulah dijatuhi hukuman pidana. Pemeriksaan pidana, menurut Mahfud Md, lebih rumit sehingga lebih lama dari pemeriksaan pelanggaran etik.

"Jadi publik tak perlu khawatir, penyelesaian masalah etika ini malah akan mempermudah pencepatan pemeriksaan pidananya jika memang ada dugaan dan sangkaan tentang itu," imbuhnya.

Seperti diketahui, Irjen Ferdy Sambo dibawa ke Mako Brimob pada Sabtu (6/8).

Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, Ferdy Sambo diduga melanggar prosedur atau etik, sehingga dibawa ke Mako Brimob untuk selanjutnya menjalani pemeriksaan.

"Kegiatan pemeriksaan gabungan, ya ini Wasriksus, Pengawasan Pemeriksaan Khusus, terhadap perbuatan Irjen FS. Yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam tindak pidana meninggalnya Brigadir J," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo saat jumpa pers di Mabes Polri, Sabtu (6/8).

Dari pemeriksaan, Wasriksus sudah memeriksa 10 saksi dan beberapa barang bukti. Alasan Polri membawa Irjen Ferdy Sambo ke Mako Brimbo pun karena indikasi pelanggaran profesionalitas.

"Dari Riksus menetapkan bahwa Irjen Pol FS diduga melakukan pelanggaran terkait menyangkut ketidakprofesionalan di dalam oleh TKP," ujarnya.

Maksud tidak profesionalnya Ferdy Sambo adalah berkaitan dengan TKP kematian Brigadir J yang merupkan rumah dinas Ferdy Sambo. Polri mencontohkan perihal CCTV yang disorot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"(Ketidakprofesionalan) dalam pelaksanaan olah TKP seperti Pak Kapolri sampaikan, terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain sebagainya," jelas Dedi.

 

 
 
 
Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Mahfud MD (@mohmahfudmd)

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar