Inflasi RI Merangkak Naik, Heri Gunawan: Jaga Daya Beli Rakyat Kecil!

Jakarta, law-justice.co - Anggota DPR RI, Heri Gunawan buka suara soal rilis data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) soal inflasi pada Juli 2022 mencapai 0,64% (mom) dan 4,94% (yoy).

Sebagai informasi, tingkat inflasi secara tahunan kali ini merupakan inflasi tertinggi sejak Oktober 2015 yang mencapai 6,25%.

Terkait hal itu, dia mendorong pemerintah dan Bank Indonesia agar memperkuat koordinasi untuk mengatasi merambatnya inflasi.

Bauran antara kebijakan fiskal dan moneter yang tepat diyakini akan mampu mempertahankan tingkat inflasi pada rentang yang moderat dan terukur.

Politisi yang biasa disapa Hergun tersebut menambahkan, dalam rangka memitigasi risiko inflasi prioritas utama tentu menjamin pasokan bahan pangan yang mencukupi, murah, dan mudah diakses.

Lalu, menopang daya beli masyarakat berpenghasilan rendah melalui distribusi Bansos secara tepat dan cepat.

"Pemerintah perlu mempercepat realisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang hingga 22 Juli 2022 baru mencapai Rp146,7 triliun atau 32,2% dari pagu yang dialokasikan yakni Rp455,6 triliun," kata Hergun kepada awak media pada Kamis (4/8).

Idealnya, kata Hergun, pada periode Semeter I-2022 realisasi PC-PEN sudah mencapai 50%, sehingga pada Semester II tidak menumpuk.

Masih rendahnya realisasi PEN dikhawatirkan akan mengulang realisasi tahun lalu yang tidak optimal, yakni hanya 88,4%.

"Realisasi PC-PEN perlu lebih didorong agar terserap lebih optimal, terutama program perlindungan sosial karena akan dijadikan bantalan untuk menopang daya beli masyarakat yang berpenghasilan rendah," tegasnya.

Ketua Poksi Fraksi Gerindra di Komisi Xi DPR-RI itu mengingatkan, sejatinya tingkat inflasi yang hampir menyentuh angka 5% sudah melebihi target yang ditetapkan dalam APBN 2022 yaitu pada rentang 2% hingga 4%.

"Namun, Bank Indonesia perlu mengkaji lebih mendalam bila ingin menaikkan suku bunga. Hal tersebut mengingat tingkat inflasi kita masih lebih rendah dibanding negara-negara maju yang sudah menaikkan suku bunganya," lanjutnya.

"Misalnya, Amerika Serikat tingkat inflasinya sudah mencapai 9,1% pada Juni 2022. Maka, suku bunga The Fed dinaikkan dari 0,25% menjadi 2,25% hingga 2,50%. Lalu, Inggris tingkat inflasinya mencapai 9,4%, maka suku bunga Bank of England dinaikkan dari 0,1% menjadi 1,2%," paparnya.

Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR-RI itu juga menegaskan, pertumbuhan ekonomi di Amerika dan Inggris juga sudah mencapai pada titik optimal pasca terpuruk saat Pandemi Covid-19.

"Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada kuartal II-2020 terkontraksi hingga 9,10% (yoy). Lalu pada kuartal II-2021 melesat tumbuh positif hingga 13,40% (yoy)," lanjutnya.

"Lalu, pertumbuhan ekonomi Inggris pada kuartal II-2020 terkontraksi hingga 21,10% (yoy). Namun, pada periode yang sama 2021 membalikkan keadaan menjadi tumbuh positif hingga 24,50% (yoy)," tegasnya.

Ia meyimpulkan, tingginya pertumbuhan ekonomi di kedua negara tersebut mengerek naik tingkat inflasi dari sisi permintaan. Keadaan diperparah dengan terganggunya rantai pasok sehingga mengerek inflasi dari sisi penawaran.

"Berbeda dengan Indonesia yang pertumbuhan ekonomi tertinggi hanya tercapai pada level 7,16% pada kuartal II 2021. Sehingga bagi Indonesia masih perlu mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui suku bunga bank sentral yang rendah," tambahnya.

Ketua DPP Partai Gerindra itu menambahkan, saat ini harga minyak dunia dan sejumlah komoditas juga mulai turun.

"Minyak jenis WTI yang pada Maret 2022 diperdagangkan pada level USD 119 per barel, pada awal Agustus 2022 turun menjadi USD 90 per barel. Demikian juga minyak jenis Brent, menurun dari harga USD 123,39 per barel pada Maret 2022 menjadi USD 96 pada awal Agustus 2022," bebernya.

"Harga minyak sawit mentah/CPO yang pada akhir April 2022 diperdagangkan pada level 7093,1 Ringgit Malaysia per ton juga menurun menjadi 3821,0 Ringgit Malaysia per ton pada awal Agustus 2022," tegasnya.

Lalu, politisi dari Dapil Jawa Barat IV (Kota dan Kabupaten Sukabumi) itu membeberkan kondisi perekonomian China yang mulai melambat. Posisi China sebagai mitra dagang terbesar Indonesia tentu akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia.

"Ekonomi China cuma tumbuh 0,4 persen pada kuartal II 2022 (yoy). Kinerja tersebut merupakan yang terburuk dalam dua tahun terakhir. Hal tersebut sebagai imbas kebijakan penguncian wilayah (lockdown) untuk mencegah penyebaran covid-19," paparnya.

"Melambatnya perekonomian China akan mempengaruhi ekonomi Indonesia. Pasalnya, China merupakan mitra dagang utama Indonesia. Pada 2021, nilai perdagangan kedua negara mencapai USD 124,34 miliar atau tumbuh 58,43% (yoy)," lanjutnya.

Hergun berpandangan, merambatnya angka Inflasi yang hampir mencapai 5% pada Juli 2022 perlu dicermati secara seksama agar tidak tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan.

"Di satu sisi, kita perlu melanjutkan momentum pemulihan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi lagi untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran," katanya.

Di sisi berikutnya, kata Hergun, kita perlu menjaga inflasi agar dampaknya tidak memukul perekonomian, terutama melemahkan daya beli rakyat kecil.

"Maka solusinya adalah KSSK perlu memperkuat koordinasi. Bank Indonesia tetap melanjutkan kebijakan moneter yang longgar dengan mempertimbangkan inflasi yang terukur. OJK mendorong penguatan intermediasi perbankan. Sementara Pemerintah mempertebal anggaran program perlindungan sosial sebagai mitigasi risiko menghadapi tantangan inflasi," pungkasnya.