Pemerintah Banderol Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rp 250 Ribu

Jakarta, law-justice.co - Pemerintah lewat PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengatakan harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung berkisar antara Rp250 ribu sampai Rp350 ribu.

VP Public Relations KAI, Joni Martinus menjelaskan harga tiket akan bergantung dengan kelas yang dipilih penumpang.

Untuk satu rangkaian kereta cepat nantinya kata dia, terdiri dari 8 kereta dengan kapasitas 601 penumpang dengan layanan kelas VIP 18, First Class 28, dan Second Class 555 orang.

"Kecepatan maksimal yang dapat ditempuh KCJB yaitu 350 km per jam dengan waktu tempuh Jakarta - Bandung atau sebaliknya yaitu 36 - 45 menit saja," katanya, Rabu 3 Agustus 2022.

Kata dia, proses pembangunan proyek itu terus berjalan. KAI berkomitmen menuntaskan proyek itu usai modal dari negara sebesar Rp4,1 triliun yang diberikan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) disetujui Komisi VI DPR RI.

Pihaknya yakin dengan modal itu pembangunan bisa berjalan sesuai harapan sehingga tes dinamis KCJB dapat dilakukan pada November 2022 bertepatan atau dengan penyelenggaraan Presidensi G20.

Apalagi, saat ini progres investasi Proyek KCJB telah mencapai 85 persen. Sementara itu progres fisiknya telah mencapai 76 persen. Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sedang diruncung masalah.

Pasalnya, biaya pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCKB) membengkak dari rencana awal. Saat ini biaya diperkirakan pembangunan tembus US$7,9 miliar atau Rp118,5 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Total biaya pembangunan terbaru ini meningkat dari yang ditetapkan. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek yang hanya US$5,13 miliar. Tawaran itu lebih murah jika dibandingkan Jepang yang menawarkan US$6,2 miliar.

Namun berdasarkan hitungan terbaru PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, terjadi pembengkakan biaya proyek KCJB maksimal sebesar US$1,9 miliar atau Rp28,5 triliun. Sehingga maksimal anggaran pembangunan yang dibutuhkan Rp118,5 triliun.

China Development Bank (CBD) sebagai pemegang proyek ini pun meminta Indonesia untuk ikut menanggung pembengkakan biaya tersebut.

"Beberapa waktu lalu disampaikan adanya cost of run. Tentang cost of run ini setahu saya masih dibahas. Karena ada permintaan cost of run ini agar dicover oleh pemerintah Indonesia," Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo dalam konferensi pers, Selasa (26/7).

Permintaan ini masih dalam pembahasan di Kementerian Keuangan, apakah nantinya APBN akan ikut menanggung bengkaknya biaya ini atau tidak.