Australia Terancam Krisis, Ekspor Gas Bakal Dihentikan

Jakarta, law-justice.co - Pemerintah Australia mempertimbangkan untuk melakukan pembatasan ekspor gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG). Hal tersebut muncul setelah Komisi Pengawas Persaingan Australia (ACCC) memperingatkan adanya ancaman kekurangan pasokan dan melonjaknya harga komoditas tersebut di tahun depan.

Desakan ACCC ini muncul, meskipun Australia saat ini juga bersaing dengan Qatar dan Amerika Serikat sebagai pengekspor LNG terbesar di dunia. Adapun ACCC memperingatkan gas tambahan diperlukan untuk mengimbangi penurunan produksi di lepas pantai negeri kanguru itu.

Menteri Sumber Daya Australia Madeleine King mengatakan, akan berkonsultasi dengan eksportir LNG dan mitra dagang Australia sebelum membuat keputusan pada Oktober. Pasalnya, keputusan itu dapat mempengaruhi pasokan dan harga bahan bakar pada 2023 untuk konsumen global yang sudah diguncang oleh gangguan gas akibat perang di Ukraina.

Pembatasan ekspor kemungkinan besar akan berdampak pada usaha patungan LNG Gladstone yang dipimpin oleh Santos yang bermitra dengan TotalEnergies, Korea Gas Corp, dan Petronas Malaysia.

"Laporan gas terbaru kami menemukan bahwa prospek pasar gas pantai timur telah memburuk secara signifikan," kata Ketua ACCC Gina Cass-Gottlieb yang dikutip dari Reuters, Senin (1/8/2022).

Komisi menemukan bahwa eksportir LNG cenderung menarik lebih banyak gas dari pasar domestik daripada yang mereka rencanakan untuk dipasok. Kekurangan 56 petajoule sekarang diperkirakan, setara dengan sekitar 10% dari permintaan, atau 14 kargo LNG.

Di samping itu, Komisi juga tidak hanya memperingatkan kekurangan pasokan pada 2023 tetapi juga mengatakan sangat mendorong eksportir LNG untuk segera meningkatkan pasokan mereka ke pasar.