Pendidikan Sulit Diakses karena Adanya Liberalisasi Pendidikan Tinggi

Jakarta, law-justice.co - Biaya untuk menempuh pendidikan, terutama pendidikan tingkat tinggi di Indonesia semakin mahal. Hal itu membuat masyarakat sulit mengaksesnya. Salah satu penyebabnya adalah adanya liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia.

Menurut Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, liberalisasi itu terjadi karena universitas kebanyakan dituntut untuk menghidupi sendiri. Akibatnya, pendidikan di Tanah Air sulit diakses oleh masyarakat miskin.

"Inilah buah liberalisasi pendidikan. Untuk menghidupi sendiri, cara paling mudah tentu dengan menaikkan uang kuliah sehingga sulit diakses oleh orang miskin dan tidak lagi menjadi pengungkit mobilitas vertikal," kata Anis Matta dikutip dari akun Twitternya, Sabtu (30/7/2022).

Kontribusi negara dalam pembiayaan universitas sebatas pada kampus berstatus negeri. Mirisnya, keberadaan universitas negeri di Indonesia terbilang sedikit.

"Coba kita lihat lagi, berapa jumlah universitas negeri di Indonesia? Universitas negeri adalah instrumen kebijakan afirmatif negara untuk menurunkan biaya dan membuka akses," kritiknya.

Contoh kecil ada pada lingkup Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabotabek). Di kota metropolitan dan penyangga Jakarta, keberadaan universitas negeri tidak terlalu banyak.

"Di Depok, jika tidak ada pemindahan kampus UI dari Salemba, apa akan ada universitas negeri? Bagimana dengan Bekasi dan Tangerang (baik kota maupun kabupaten) yang jaraknya hanya `selemparan batu` dari pusat pemerintahan dan ekonomi nasional?" lanjut mantan Presiden PKS ini.

Oleh karenanya, Anis yang kini mengomandoi Partai Gelora memastikan akan terus bersuara dalam peningkatan jumlah dan kualitas serta kemudahan bagi rakyat untuk mengakses pendidikan tinggi

Sebab, pendidikan merupakan isu yang berhubungan dengan mobilitas sosial dan kesejahteraan rakyat serta pembentukan kelas menengah yang berdaya.

"Kita harus move on dari situasi ini. Harus ada inovasi bahkan revolusi politik pendidikan dengan keberpihakan pada rakyat agar kaum muda yang digadang-gadang menjadi bonus demografi tidak berubah menjadi beban demografi," tandasnya.